GNPK RI JABAR Menganggap Kasus Korupsi Di Pemkab Bogor, Belum Tuntas

BANDUNG,reformasitotal.com

Ketua GNPK RI JABAR sapaan akrabnya Abah Nana, pada hari ini tanggal 12 Oktober 2022 telah menerima aduan masyarakat terkait dengan Mekanisme Kerja Birokrasi Pembak Bogor yang terkesan berbelit belit dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelayanan masyarakat, terutama pengajuan pencairan tagihan sebuah pekerjaan di Dinas PUPR, seperti yang beredar di  Media Online di Kab. Bogor.

Abah Nana dengan tegas mengatakan, jangan sampai dengan berbelit belitnya proses pencairan tagihan para penyedia jasa, berindikasi adanya dugaan unsur pemerasan dalam hal pencairan, sehingga terjadi Tipikor yang berakibat pada Perbuatan Melawan Hukum.

Kami heran kok birokrat di Pemkab Bogor tidak ada jeranya dalam hal menyikapi ini, sudah dua Mantan Bupati RY dan AY masuk ke Penjara karena Tipikor, eh ini malah seperti ada kesempatan untuk melakukan hal yang sama.

Pada hari ini juga, saya Abah Nana akan segera koordinasikan dengan pihak KPK, menegaskan kembali bahwa Kasus Korupsi di Pemkab Bogor harus segera dituntaskan dan juga kami berharap agar KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan Konsultan Managmen Proyek ( KMP ) yang tupoksinya tidak jelas sehingga dianggap pemborosan keuangan negara, karena KMP itu dipihak ketigakan dan dibiayai dari APBD.

Ketua GNPK RI JABAR, Abah Nana mengingatkan kepada Birokrat Pemkab Bogor khususnya Dinas PUPR jangan ada unsur kesengajaan melakukan berbelit belit dalam proses pencairan dana yang sudah dikerjakan oleh Penyedia Jasa, sehingga akan terhindar dari dugaan adanya PMH.

Selain itu juga dengan melakukan berbelit belitnya proses pencairan dana, ini jelas akan menghambat pada daya serap anggaran Pemkab Bogor secara menyeluruh.

Sekali lagi saya tegaskan, khususnya pada Kadis PUPR agar persoalan ini harus disikapi dengan serius, kalo tidak mau nanti banyak yang berpindah tidur dengan menggunakan Rompi Oranye.

Salam Antikorupsi !!!
Wassalam, Abah NANA.**

RED-FAUJI