Pengawasan Berperan Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was), Ali Mukartono, menyampaikan bahwa hasil akuntabilitas publik Kejaksaan Republik Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, pengawasan berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan.

Ali Mukartono menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kejaksaan RI mendapatkan nilai B. Laporan pengaduan terhadap Jaksa pun masih cukup banyak, sehingga untuk menekan kedua hal tersebut, peran Satgas 53 sangat vital.

“Saya urut dari hasil survei tahun ke tahun oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2019, Kejaksaan tidak masuk 10 besar. Lalu tahun 2020, Kejaksaan berada di peringkat ke-6, dan awal tahun 2022 kita naik ke peringkat 4. Selanjutnya pada Oktober 2022, kita berada di urutan 3 dan ini adalah hasil potret dari luar bukan menilai diri sendiri. Lalu dalam survei khusus penegakan hukum di berbagai lembaga, pada tahun ini Kejaksaan menempati posisi 1 dan tentunya hal ini menjadikan kita harus berkinerja lebih baik, sebab jauh lebih mudah meraih daripada mempertahankan,” ujar Ali Mukartono dalam keterangan, Rabu (26/10/2022).

Terkait kasus penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tercela yang ditangani Satgas 53 pada 2020 ada sekitar 130 kasus. Untuk kasus pelanggaran disiplin pada 2021 sebanyak 209 kasus, dan pada 2022 sebanyak 131 kasus.

Maka dari itu, tegas dia, peran Satgas 53 bukan saja sebagai penegak integritas, tetapi juga penegak terhadap pelanggaran disiplin.

Hal ini sebagaimana tugas wewenang Satgas 53 yaitu melakukan deteksi dini terhadap oknum Kejaksaan yang melakukan pelanggaran. Mengklarifikasi dengan pengumpulan data dan keterangan atas laporan dan pengaduan masyarakat.

Selanjutnya, Tim PAM SDO akan mengamakan oknum yang melakukan tindakan indispliner.

Kedepannya, kata dia, harus ada pemisahan administrasi terkait waktu Tim PAM SDO bergerak melakukan tindakan pengamanan dan Satgas 53 beroperasi.

Hal ini dikarenakan kedua personil tersebut merupakan orang yang sama. Sedangkan pengawasan hanya turut dalam kegiatan Satgas 53.

Ia berharap keberadaan Satgas 53 justru bergerak dalam rangka pencegahan sehingga meminimalisir adanya tindakan indisipliner oknum Kejaksaan RI.

“Satgas 53 ini bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih pada deteksi dini dalam rangka mitigasi antisipasi permasalahan yang muncul. Pada kesempatan ini, perlu adanya parameter yang jelas ketika kita menindak anggota ketika diperiksa dan saya juga melihat struktur belum jalan maksimal dan kedepan perlu komunikasi dan kolaborasi yang jelas dan tegas,” kata Jamwas.

Pengarahan ini disampaikan oleh Jamwas Ali Mukartono dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Optimalisasi Kinerja Satgas 53 Kejaksaan RI yang diikuti oleh seluruh jajaran Bidang Intelijen dan Bidang Pengawasan Kejaksaan RI secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan.**