Menteri LHK Jelaskan Strategi Pengelolaan Air Tanah Indonesia di Forum PBB
JAKARTA,reformasitotal.com
Strategi pengelolaan air tanah Pemerintah Indonesia sebagai bagian integral dari komponen lain yang relevan bagi masyarakat dijelaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Air Tanah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) Water Summit on Groundwater di Paris, Perancis.
“Indonesia pun menyadari akan pentingnya air tanah, yang dibahas sebagai bagian integral dari komponen lain dan relevansi masyarakat dengan upaya sinergis,” kata Menteri LHK dalam keterangannya terkait UN Water Summit on Groundwater di Paris, Perancis, Rabu (7/12/2022) waktu setempat.
Dalam forum tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmadja, Staf Khusus Menteri PUPR Firdaus Ali, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro dan Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian DAS KLHK Saparis Soeharjanto.
Menurut Menteri LHK, ada lima langkah dan upaya sinergis dilakukan pemerintah Indonesia dilakukan untuk melindungi kualitas dan kuantitas sumber daya air tanah, serta memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan.
Langkah tersebut antara lain: pertama sinergi air tanah dengan air permukaan untuk pengelolaan sumber daya air, penerapan konsep smart water management system (SWMS), untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan air tanah saat ini dan di masa mendatang.
Kedua, dalam penyusunan dan kebijakan proyek, dengan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan daya dukung, menekankan untuk mempertimbangkan faktor sumber daya air, dan ketersediaannya untuk rencana pembangunan sebagai indikator.
Ketiga, sinergi air tanah dengan lingkungan. Keempat, sinergi air tanah dengan teknologi.
Kelima, sinergi dengan relevansi dan kegiatan masyarakat khususnya pada penggunaan air yang efisien, menerapkan praktik kebutuhan air tanaman, dan neraca air untuk tindakan adaptasi iklim.
“Dalam hal ini, kembali saya tegaskan bahwa penting untuk melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya air tanah, memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan, dan melindungi tempat dan wilayah sumber daya air,” tutur dia.
Selain itu, Menteri LHK menekankan langkah-langkah yang diperlukan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi antara kementerian terkait, pemerintah daerah dan masyarakat.
Sekedar informasi, UN Water Summit on Groundwater mengangkat topik-topik penting pada setiap sesi yang diselenggarakan, dengan fokus pada aspek penting (akselerator) yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan air tanah berkelanjutan untuk akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals.
Selain itu, Pertemuan ini juga berfokus pada beberapa isu tematik lainnya, termasuk penguatan dialog pada tingkat regional, penguatan kerja sama pengelolaan akuifer lintas batas, pengelolaan air tanah di Afrika, pentingnya sinergi ilmu pengetahuan dan kebijakan, serta peran pemuda.**
RED-DODI
