LSM Penjara Minta Hengky Bijak Hati Mundur dari Jabatannya
Bandung Barat-tabloidreformasi.com
Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja aparat Sipil Negara Kabupaten Bandung Barat (LSM Penjara KBB) Menyampaikan pendapatnya di muka umum.
Mereka menuntut Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan untuk mundur dari jabatannya lantaran dianggap lebih suka bernyanyi dan menghamburkan anggaran ketimbang mementingkan urusan masyarakat, Unjuk Rasa (unras) tersebut disampaikan di halaman Perkantoran Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Rabu 12/4/2023.
“Kami menuntut Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan berbijak hati mundur dari jabatannya sebagaimana yang dilakukan Diki Candra dan lain sebagainya,” kata Ketua Umum LSM Penjara Andi Halim.
Menurutnya, Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan tidak bisa memimpin birokrasi di Kabupaten Bandung Barat yang berdampak pada munculnya polemik dan opini liar di kalangan masyarakat.
“Hengky harus bisa menjelaskan kepada publik terkait mobil Alphard itu dari mana? Karena LSM Penjara mendapat isu tidak sedap bahwa itu dari gratifikasi. Kami tidak menyebut siapa, silakan penegak hukum yang menindaklanjuti,” ujarnya.
Kemudian terkait isu dugaan jual beli jabatan se- tingkat eselon III di Kabupaten Barat yang sudah menjadi perbincangan di berbagai kalangan publik. Namun, pihaknya selama ini tidak ingin beropini.
“LSM Penjara KBB hari ini turun ke jalan untuk menyuarakan secara nyata. Jelaskan kepada rakyat KBB, betul tidak orang terdekat Bupati yang mengkondisikan pejabat tersebut,” jelasnya.
dia pun menuturkan, terkait isu dana visi misi untuk pencitraan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan sekitar 206 miliar yang tidak semuanya pro masyarakat.
“Bahkan disitu ada anggaran untuk istri Bupati. Sementara kita tahu, masyarakat seluruh Indonesia baru terdampak pandemi COVID-19. Apakah tidak lebih baik dana 206 m itu difokuskan kepada UMKM,” tuturnya.
Andi juga meminta kepada Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan agar tidak bepergian ke luar negeri. Apalagi, dengan didampingi puluhan pejabat Pemkab Bandung Barat lantaran akan memakan biaya.
“Lebih baik beliau mengusulkan ke DPR, untuk menyelesaikan pembangunan kantor DPRD KBB yang sudah mangkrak tiga tahun. Supaya para dewan tidak rapat di hotel berbintang karena itu juga merupakan pemborosan,” pungkasnya.***
Red-Chevi
