Bupati Bandung Menyatakan ” Pembangunan Pasar Banjaran Bukan Swastanisasi, tapi Kolaborasi”
Dalam pertemuan dengan para pedagang Pasar Banjaran Sabtu (22/7/2023), Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna sempat diminta penjelasan tentang isu swastanisasi dalam pembangunan pasar Banjaran.
Memenuhi permintaan tersebut, Kang DS panggilan akrab Bupati Bandung menjelaskan dalam suasana yang cair dan kekeluargaan bahwa Pasar Banjaran adalah aset Pemda yang saat ditanyakan kepada para pedagang. Apakah benar pasar ini aset pemda? Secara serentak dibenarkan oleh para pedagang.
Pada point ke 10 surat pernyataan yang ditandatangani para pedagang tahun 2009, menyatakan bahwa apabila pemerintah akan menggunakan untuk kepentingan lebih luas lagi, pedagang tidak akan meminta ganti rugi. Namun, saya mengambil kebijakan sebagai bentuk perhatian kepada para pedagang dengan memberikan diskon sebesar 16 %.
Selanjutnya Kang DS memaparkan bahwa dalam proses pembangunan Pasar Banjaran ini ada para pihak yang terlibat. Pemerintah Daerah selaku pemilik aset, pengusaha selaku pelaksana pembangunan pasar Banjaran dan pengelola beserta para pedagang. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam proses pembangunan dan pengelolaan pasar Banjaran tidak terjadi swastanisasi, tapi kolaborasi antara pemda, pengusaha dan para pedagang.
Selanjutnya Kang DS menegaskan supaya terjadi check and balance, dirinya mempersilahkan para pedagang untuk membentuk suatu wadah yang bisa mewakili para pedagang dalam melakukan check and balance terhadap pengelola. “Mau ke wapa boleh, mau dibentuk wadah yang baru juga boleh. Yang penting tidak lagi terjadi friksi diantara para pedagang. Sekarang para pedagang harus Bersatu”. Pungkasnya.
Red – Agus / Bety.
