Ketua Fraksi PDI-P KBB, H. Rahmat Mulyana Soroti Tajam Anggaran Pokir Dewan Tahun 2023

BANDUNG BARAT-tabloidreformasi.com

Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat yang digelar di Hotel Kamboti-Bandung, Senin (23/10/2023), sempat memanas.

Informasi yang dihimpun tabloidreformasi.com
anggota Banggar DPRD KBB menghujani TAPD KBB dengan berbagai pertanyaan seputar belum terealisasi program pembangunan yang merupakan usulan dewan atau disebut pokok pikiran (pokir).

Hal itupun sempat disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD KBB, Piter Juandys yang mengusulkan agar persoalan tersebut dibahas melalu Panitia Khusus (Pansus).

Senada dengan itu, Ketua Fraksi PDI-P KBB, Rahmat Mulyana menyoroti tajam tentang anggaran Pokir dewan tahun 2023 yang belum juga bisa dilaksanakan.TAPD KBB, enggan mencairkan dengan berbagai dalih.

Padahal tercantumnya usulan dewan tersebut sudah disepakati bersama TAPD, melalui Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diketuk palu sebelumnya, pada Sidang Paripurna Dewan.

“Tidak sesuai dengan komitmen, padahal itu sudah dibahas di Banggar, disepakati oleh TAPD. tetapi giliran program itu mau dilaksanakan tidak bisa dicairkan dengan alasan muter-muter. Tidak ada anggaran lah, tidak inilah, itulah,” ungkap Rahmat Mulyana atau lebih dikenal dengan nama panggilan Muy, saat ditemui disela-sela Banggar di Hotel Kamboti-Bandung Senin (23/10/2023).

Karuan saja, para anggota dewan yang memiliki usulan program pembangunan tersebut kecewa berat. Karena aspirasi masyarakat yang disampaikan pada reses dewan, tidak terealisasi.

Anehnya sambung Muy, program pembangunan yang digulirkan Bupati Bandung Barat saat itu, bisa berjalan.

dia menegaskan, pokir yang diusulkan dewan pun merupakan program pembangunan demi kepentingan masyarakat juga. Tiga kali reses dalam setahun, dewan menyerap aspirasi masyarakat kemudian dipilah yang menjadi skala prioritas.

Sebagai contoh, dia mengajukan bantuan ternak buat masyarakat. Hal itu sejalan dengan program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Jadi pokir yang kita usulkan inipun, hasil pemilahan kita mana yang prioritas, mana yang ditangguhkan dahulu. Lha, sepeserpun tahun ini tidak dicairkan,” ungkapnya.

Berbanding terbalik ada diantaranya ada anggota dewan disinyalir main belakang, programnya bisa berjalan karena dicairkan anggarannya.

Sebenarnya, Muy sendiri mengaku bisa mencairkan anggaran Pokir itu apabila hanya memikirkan dirinya sendiri.

“Saya bisa saja waktu itu mencairkan. Tinggal telepon ke Pak Hengki (Bupati Bandung Barat saat itu), karena saya juga cukup dekat dengan beliau. tetapi tidak saya lakukan, karena saya ketua fraksi punya perasaan. Bagaimana dengan anggota fraksi lainnya,” bebernya.

Tidak terealisasinya program pembangunan dewan tersebut, bukan contoh yang baik. Muy menyebut, bukan tindakan seorang pemimpin yang berkarakter.

dia menilai, TAPD bermain-main dengan komitmen yang dibangun bersama dewan.

“Ini lembaga besar, dewan ini lembaga besar. Bukan lembaga asal-asalan. Tidak boleh main-mainlah,” tegasnya.

Disinggung tentang adanya desakan bentuk Pansus 4 untuk membahas persoalan tersebut, Muy menyatakan setuju-setuju saja.

“Kalau demi kebaikan dan perbaikan ke depannya, mengapa tidak. Semoga saja ini jadi bahan pembelajaran buat ke depannya,” pungkasnya.***