Selain Jalan Tol Terobosan Bupati Bandung Rencanakan Bangun Kereta Gantung dan 28000 Titik PJU
KAB BANDUNG-tabloidreformasi.com
Kesulitan Program pelebaran jalan nasional yang terkendala kesulitan dengan tanah penduduk akhirnya Bupati Bandung putuskan untuk rencanakan pembangunan jalan tol Soreang sampai ke Cidaun yang sudah ditangkap menjadi Proyek Potensi Nasional,hal tersebut dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menghadiri Rakor dengan Para Pengusaha Pariwisata pada Senin 11/12/2023 di eMTe Highland Resort Rancabali Kabupaten Bandung.
Selain pembangunan jalan tol Bupati Bandung Dadang Supriatna, merencanakan pula pembangunan kereta gantung Soreang – Pasirjambu termasuk Pangalengan – Rancabali dan pembangunan PJU ( Penerangan Jalan Umum ) sebanyak 28000 ribu titik di Kabupaten Bandung.
“Sambil menunggu proses pelebaran jalan Saya merencanakan pembuatan kereta gantung Soreang Pasirjambu termasuk Rancabali – pangalengan,yang mana mempunyai dua fungsi satu untuk sarana transfortasi dua untuk sarana kendaraan wisata Bandung Selatan,” tutur Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung
Akan tetapi dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriatna,masih ada keterlambatan terkait proses di bidang KPBU ( kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha ) yaitu pihak PTPN Perkebunan dengan Pemerintah Daerah,” katanya.
Selama dua setengah tahun Kang DS membuat dua KPBU tinggal satu lagi jika yang satu lni selesai maka pembangunan 28000 titik PJU di Kabupaten Bandung akan dapat dilaksanakan,tetapi alhamduliLLAAH tadi sudah dibuatkan MoU antara Pemerintah Daerah dengan PTPN Perkebunan dan PT. Palawi,” katanya.
Kabupaten Bandung baru menyelesaikan RDTR sebanyak 23 Kecamatan dari jumlah 31 Kecamatan,sisanya 8 Kecamatan lagi termasuk Pacira pangalengan kertasari arjasari cimenyan,termasuk daerah wisata,tetapi harus diselesaikan dahulu dengan PTPN Perkebunan dan Pemerintah Daerah.
Dihadapan Para Pengusaha dan Para Kepala Dinas Para Camat se-Pacira serta Para Kepala Desa se-Pacira Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung mendapat predikat tercepat dalam pembuatan RDTR tingkat nasional,maka dengan itu dia menginginkan agar dapat melaksanakan RDTR tersebut untuk duduk bersama seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya.
Kang DS meminta kepada PTPN Perkebunan untuk tidak ego sektoral,agar eksisting nya dilepas untuk tidak berpegang teguh terhadap HGU ( Hak Guna Usaha ) terus, tetapi bisa menjadi HGB ( Hak Guna Bangun )atau HGP ( Hak Gina Pakai )sehingga dapat lebih memudahkan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Bandung,sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Jujur saya bicara Sebanyak 2000 Destinasi wisata yang merupakan los potensi pendapatan daerah,kalau ini sudah bisa ditertibkan insya Allah PAD Kabupaten Bandung bisa mencapai 1,5 triliun,kata Kang DS
Makanya selama ini Pemerintah Daerah tidak bisa memberikan perizinan yang lengkap sepenuhnya karena takut kategori pidana bila dibiarkan takut dibilang kategori pembiaran,makanya mari kita selesaikan bersama sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada agar tertib dan membuat tenang dan nyaman bagi kita semua.
Kang DS mengatakan “saya tidak mau dikatakan ada tikus mati di lumbung,tidak mau bapak ibu yang menimba penghasilan pemerintah daerah hanya sebagai penonton,makanya saya mengajak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah ini oleh kita untuk kepentingan kita bersama dan untuk kemajuan Kabupaten Bandung ke depan,” katanya.
Kang DS pun mengatakan,saya sengaja mengajak para Kepala Desa yang mau menambah pendapatan di bidang wisata,agar dapat bersama sama mengolah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung ini,untuk dapat meningkatkan penghasilan asli Desanya jangan sampai Pemerintah Desa,Pemerintah Daerah hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Kang DS menegaskan kepada Kepala dinas terkait terutama Kepala dinas PUTR yang mengawal RDTR Kabupaten Bandung agar diamankan berdasarkan eksisting yang ada.
“Saya tegaskan kepada Pak Kadis, Kordinat yang ada di Pacira amankan berdasarkan eksisting yang ada,saya hadir di sini untuk mengawal agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Red-Agus/Bety
