RAPBD KBB Tahun 2025 Diperkirakan Defisit Rp72,78 Miliar
Bandung Barat – tabloidreformasi.com
Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun 2025 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp72,78 miliar dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp2,64 triliun. Defisit ini muncul berdasarkan perhitungan antara pendapatan dan belanja daerah yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025.
Proyeksi pendapatan yang akan diperoleh KBB pada tahun 2025 tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya menyeimbangkan anggaran dan tetap menjalankan program-program prioritas pembangunan.
Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakirr menyebutkan pendapatan transfer KBB tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,85 triliun, plus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp78,7 miliar. Sedangkan total belanja daerahnya, dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,71 triliun sehingga ada selisih sekitar Rp72,78 miliar.
Meski demikian, Ade optimis bisa menutupi devisit tersebut, karena baru berdasarkan asumsi pendapatan yang betul-betul secara nyata bisa diperoleh.
“Ini belum menghitung pendapatan-pendapatan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan lainnya. Jadi ini betul-betul dari transfer antar daerah dari pusat dan provinsi,” ujarnya, kepada wartawan usai Rapat Paripurna Penyampaian Nota RAPBD KBB Tahun 2025 di Hotel Grand Honey-Lembang, Kamis (10/10/2024).
Ade menegaskan, untuk menutupi devisit tahun 2025 tersebut, bisa dengan mensubtitusikan kegiatan atau dirasionalisasikan, untuk jadi chip plus.
RAPBD KBB Tahun 2025 ini, bisa dikatakan mulai membaik dibandingkan dengan tahu sebelumnya yang memiliki beban utang piutang cukup besar.
“Kalau lihat beban pengeluaran (utang piutang) tahun ini di Bulan September, sudah selesai semua. Ke PT SMI Rp285 miliar sudah kita selesaikan. Hutang bayar 2023 sebesar Rp157 miliar juga sudah kita lunasi,” jelasnya.
Selain itu, beban yang dihadapi hibah ke KPU untuk penyelenggaraan Pilkada yang Rp40 miliar dan Bawaslu hampir Rp15 miliar dan pengamanan Pilkada juga sudah rampung.
“Jadi artinya tahun depan kita tidak ada beban. Dan mudah-mudahan ini lebih bagus untuk APBD kita,” harapnya.
Jika APBD KBB mulai menunjukan peningkatan, maka kata Ade, pogram pembangunanpun bisa berjalan sesuai harapan.
Berbicara program pembangunan tahu. 2025, menurutnya masih fokus ke insfratruktur dan peningkatan ekonomi, pembangunan pelayanan dasar melalui pengembangan sumberdaya manusia dan pembangunan insfratruktur.
Tentunya yang menjalankan APBD tahun 2025 adalah Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat mendatang.
“Kita rundingkan bersama. Kebutuhan-kebutuhan dinas kita coba penuhi sesuai dengan kemampuan yang ada di APBD,,” pungkasnya.***
