Diskominfotik KBB Gelar Bimtek Evaluasi Master Plan Smart City
BANDUNG BARAT-tabloidreformasi.com
Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) terkait evaluasi master plan smart city. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi rencana aksi dan peta jalan yang telah disusun sejak 2023.
Bimtek yang berlangsung pada 17 hingga 18 Oktober 2024 ini menghadirkan narasumber yang membahas capaian serta tantangan dalam penerapan smart city di KBB. Narasumber tersebut antara lain Riyadhusholihah, SE., MM., dan Prof. Dr. Harya Damar Widiputra, S.T., M.Kom., IPM.
Selain itu, Forum Smart City juga menghadirkan sejumlah stakeholder terkait untuk memperkuat implementasi smart city di KBB. Mereka adalah praktisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Adi Mulyanto, S.T., M.T., serta Plt. Kepala Bappelitbangda KBB, Dra. Rina Marlina.
Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan, menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan untuk melakukan review serta penyusunan peta jalan dan rencana aksi untuk tahun 2025.
“Kami akan menentukan quick win atau program unggulan untuk tahun 2025 yang mencakup enam dimensi smart city, yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart environment, smart living, dan smart society,” jelasnya.
Yoppie menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan smart city di tingkat pusat dan daerah. Di samping itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen akselerasi smart city dan RPJMD.
“Hasil dari bimtek ini adalah pengumpulan bukti dukung yang harus diunggah sebelum 20 Oktober 2024. Semua OPD yang terlibat dalam enam dimensi tersebut harus mengirimkan bukti dukung sesuai batas waktu yang ditetapkan,” lanjutnya.
Menurut Yoppie, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan realisasi smart city di KBB, dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholder terkait.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kominfo, OPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat, serta dewan smart city dan komunitas-komunitas dalam kegiatan evaluasi ini,” tandasnya.
Sementara itu, praktisi dari ITB, Adi Mulyanto, S.T., M.T., menyatakan bahwa kunci utama dalam realisasi smart city adalah memilih program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Program yang dipilih harus fokus pada dampak nyata bagi masyarakat agar manfaatnya bisa langsung dirasakan,” ungkap Adi.
Adi juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk menghindari kerja yang terpisah-pisah, serta penggunaan teknologi yang tepat guna dalam implementasi smart city.
“Kita tidak bisa lagi bekerja secara terpisah. Setiap OPD harus mulai berpikir secara terintegrasi agar program-program yang dijalankan lebih efektif. Sebelum berinovasi dengan teknologi baru, sebaiknya maksimalkan aplikasi dan sistem yang sudah ada,” tegasnya.
Menurutnya, memaksimalkan penggunaan aplikasi dan sistem yang ada dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat koordinasi antar-stakeholder terkait.
“Pendekatan ini akan menghemat waktu dan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antar instansi di lingkungan pemerintah daerah,” pungkasnya.***
