Politisi Gerindra Bantah Klaim Sahrul Gunawan Soal Hutang BPJS Kabupaten Bandung: Hoax dan Menyesatkan
KAB BANDUNG-tabloidreformasi.com
Praniko Imam Sagita, politisi Partai Gerindra Kabupaten Bandung, membantah pernyataan Calon Bupati Bandung nomor urut 1, Sahrul Gunawan, terkait hutang Kabupaten Bandung terhadap BPJS sebesar 90 Miliar.
Praniko menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan hoax dan menyesatkan masyarakat.
“Statment yang dilontarkan Sahrul Gunawan itu adalah berita yang tidak benar dan menyesatkan,” ujar Praniko saat ditemui di kantor DPC Gerindra Kabupaten Bandung, Sabtu sore, 2 November 2024.
Praniko menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pembayaran kekurangan PBI di tahun 2023 sebesar 86 Miliar. Dalam Pembahasan APBD Tahun 2024, antara DPRD dan Eksekutif disepakati pembayaran tersebut diselesaikan dalam dua tahun, yakni tahun 2024 dan 2025.
“Dikarenakan adanya beban penganggaran Pilkada di tahun 2024, maka skema pembayaran kekurangan klaim BPJS dengan kenaikan UHC 99% itu dilakukan dalam dua tahun (2024 dan 2025). Sisa kekurangan di 2024 sebesar 28 Miliar akan dialokasikan dalam RAPBD 2025,” tegas Praniko.
Praniko menegaskan bahwa Sahrul Gunawan seharusnya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, mengingat beliau merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. “Dengan alasan apapun, tentunya tidak bisa kita terima seorang wakil Bupati yang tidak mengerti dan tidak tahu apa apa,” ujarnya.
Praniko juga mengapresiasi program BPJS yang diberikan Bupati Bandung kepada masyarakat. “Kami di DPRD sebagai wakil masyarakat, mengapresiasi program BPJS yang diberikan Bupati kepada masyarakat. Karena masyarakat Kabupaten Bandung sangat membutuhkan BPJS ini, dengan jumlah pembiayaan yang sangat besar tentunya ini sangat membantu mereka di saat mereka membutuhkan perlu berobat,” jelas Praniko.
“Langkah seorang pemimpin, seperti yang dilakukan Saudara Bupati Bandung Dadang Supriatna ini sangat patut mendapatkan apresiasi atas perhatian yang diberikannya kepada masyarakat Kabupaten Bandung, yang memerlukan biaya pengobatan dengan keterbatasan ekonomi, bukan malah dicari-cari kesalahannya,” ujar Praniko.
Praniko mengajak semua pihak untuk berpolitik dengan santun dan menyampaikan berita yang benar. “Saya tahu dan paham saat ini akan digelar Pilkada. Berpolitiklah dengan santun, dengan menyampaikan berita berita kebenaran yang “riil” bukan menyampaikan berita berita hoax semacam itu,” beber Praniko.
“Saya pikir hal ini sudah disepakati antara Legislatif dan eksekutif dan nilainya bukan 90 miliar tetapi 86 miliar, dengan skema pembayaran 2 kali pembayaran”,tukas Praniko.
Red-Agus/Bety.
