Bupati Bandung Respons Cepat Program Prioritas Presiden Prabowo
KAB BANDUNG-tabloidreformasi.com
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dinilai cerdas dan cepat dalam menerjemahkan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, dan perluasan lapangan kerja.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (25/4/2025). Ia dimintai pendapat terkait peluncuran sejumlah program besar yang diumumkan Bupati Dadang dalam peringatan Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung di Bale Soreang, Sabtu (19/4/2025).
“Tak ada alasan untuk menunda, apalagi menolak program-program besar Presiden, karena sudah sejalan dengan aspirasi rakyat. Salah satunya program MBG dengan menyiapkan 361 dapur di seluruh wilayah Kabupaten Bandung,” kata Dadang Supriatna.
Bupati yang akrab disapa KDS ini menegaskan, program MBG sangat dibutuhkan masyarakat dan dinanti para orang tua serta peserta didik. “Tujuannya jelas, membentuk generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman,” katanya.
KDS juga menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Ia menyebut, pangan sudah menjadi kewajiban mendesak yang tidak bisa diwakilkan, dalam istilah hukum Islam disebut “wajib ‘ain”. Kemandirian pangan, menurutnya, mutlak diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor di masa depan.
Selain itu, Pemkab Bandung tengah menyiapkan berbagai perangkat pendukung seperti perbaikan infrastruktur jalan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan.
“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami menargetkan mencetak 50 ribu wirausaha muda. Salah satu strateginya adalah bekerja sama dengan sekitar 130 perusahaan untuk merekrut sekitar 8 ribu tenaga kerja baru,” ungkap KDS.
Menurut Toto, langkah-langkah yang diambil KDS merupakan terobosan cerdas dan cepat dalam mendukung agenda besar nasional di tengah keterbatasan fiskal negara.
Toto berharap pola kerja KDS dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya, khususnya di Jawa Barat. “Agar Presiden Prabowo tidak terkesan berjalan sendiri. Apalagi, saat ini peran juru bicara pemerintah pusat dalam mensosialisasikan program masih kurang optimal,” ujarnya.
Ia juga menilai KDS mampu mengambil peran sebagai eksekutor sekaligus juru bicara pemerintah pusat melalui kebijakan-kebijakan konkret di daerah.
Lebih jauh, Toto menambahkan bahwa langkah KDS juga selaras dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), yang kini dikenal membumi lewat berbagai gebrakan tegas, merakyat, dan solutif.***
Red-Bety.
