Bupati Jeje Paparkan Prioritas RKPD 2026: Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Penurunan Stunting
BANDUNG BARAT, tabloidreformasi.com
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, memaparkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Fokus utama pembangunan, menurutnya, adalah peningkatan akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang merata.
“Fokus utama kita adalah meningkatkan akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik,” tegas Jeje dalam wawancara terkait pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bandung Barat, 5 Mei 2025.
Ia menjelaskan, program pembangunan akan mencakup perbaikan dan pembangunan jalan desa, penyediaan air bersih terutama untuk mendukung sektor pertanian, serta peningkatan layanan kesehatan dengan target minimal satu tenaga kesehatan dan satu fasilitas kesehatan di setiap desa.
“Ini bukan hanya program fisik, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Jeje menyebutkan, untuk memastikan program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, Pemkab Bandung Barat menyiapkan sistem monitoring berbasis data dengan evaluasi triwulanan serta partisipasi aktif masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak,” ujarnya.
Dalam RKPD 2026, Pemkab juga menargetkan penurunan angka stunting dan kemiskinan. Intervensi gizi seperti pemberian susu dan telur gratis untuk ibu menyusui akan menjadi bagian dari strategi pengentasan stunting.
“Sementara untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, insentif bagi petani, serta jaminan sosial untuk RT, RW, Linmas, dan kader PKK menjadi prioritas,” ungkapnya.
Menanggapi program makan siang gratis untuk siswa, Jeje menyatakan kesiapan daerahnya untuk mengawal program tersebut. Saat ini Pemkab tengah menghitung kapasitas anggaran dan menjajaki peluang kolaborasi dengan sektor swasta agar program dapat berkelanjutan dan memenuhi standar gizi. Di sisi lain, peningkatan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi perhatian.
Transparansi dan akuntabilitas, lanjut Jeje, menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan RKPD 2026. Seluruh proses dari perencanaan hingga pelaksanaan akan dipublikasikan, dengan membuka akses pengawasan bagi publik.
Kolaborasi dengan DPRD, media, dan masyarakat juga menjadi strategi untuk menjamin transparansi. Proses penyusunan RKPD turut terekam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI dan diawasi oleh Provinsi, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jeje juga mengungkapkan tantangan terbesar dalam menyusun RKPD adalah menyelaraskan antara aspirasi masyarakat, arah RPJMD, dan kemampuan anggaran.
“Musrenbang menjadi wadah untuk menyatukan semua aspirasi tersebut,” ujarnya.
Masalah akses jalan dan internet di wilayah terpencil pun mendapat perhatian khusus. Peningkatan infrastruktur jalan desa dan konektivitas digital melalui kerjasama dengan provider menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Dalam arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, Jeje menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, perlindungan sumber daya air, serta pelestarian ruang terbuka hijau akan diintegrasikan dalam perencanaan.
Ia pun menegaskan, visi pembangunan “AMANAH” yang diusung bersama Wakil Bupati Asep Ismail bukan sekadar akronim, melainkan nilai yang menjadi panduan pembangunan daerah. Pembangunan di Bandung Barat bukan hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga religiusitas, adaptasi terhadap zaman, kenyamanan warga, keterbukaan terhadap aspirasi, serta keharmonisan sosial.
“Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pengawas aktif pembangunan,” pungkas Jeje.*** (Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat).
