AMBS Demo di Simpang Gadog, Tolak Kebijakan Sepihak KLHK Tutup Usaha Puncak
Kab Bogor-tabloidreformasi.com
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga lampu merah Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (22/8/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak.
Ratusan massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap kebijakan KLHK. Mereka menilai langkah penutupan usaha tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat lokal merupakan bentuk arogansi birokrasi.
“Kebijakan ini bisa memicu gelombang PHK massal dan berdampak serius pada kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat Puncak,” ujar Muhsin, Ketua Umum AMBS, di hadapan massa aksi.
Dalam orasinya, AMBS juga menyoroti program Kehutanan Sosial yang digagas KLHK pada periode sebelumnya. Program pembagian lahan hutan seluas 600 hektar kepada 75 penerima dianggap tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Alih-alih menjadi solusi, program kehutanan sosial justru memicu deforestasi, hilangnya vegetasi, dan rawan erosi. Bahkan kini berujung pada pencabutan izin usaha yang merugikan masyarakat,” tambah Muhsin.
Dalam aksi tersebut, AMBS menyampaikan empat tuntutan utama:
Evaluasi ulang kebijakan pencabutan izin usaha sepihak.
Membentuk tim independen untuk menyelidiki dampak program kehutanan sosial.
Perbaikan tata kelola kehutanan sosial agar sejalan dengan pelestarian lingkungan.
Jaminan perlindungan ekonomi masyarakat lokal.
Sekretaris Jenderal AMBS, Azet Basuni, menegaskan pihaknya tidak anti terhadap pelestarian lingkungan. Namun, menurutnya kebijakan pemerintah harus adil dan melibatkan masyarakat.
“KLHK jangan hanya menutup usaha tanpa solusi. Kami siap berdialog, tapi jangan sampai masyarakat lokal dikorbankan demi kebijakan yang tidak jelas,” tegas Azet Basuni.
Senada dengan itu, Joe Salim, aktivis Puncak, menilai bahwa KLHK tidak memahami kondisi riil masyarakat di kawasan Puncak.
“Di balik papan nama kebijakan hijau, faktanya ribuan orang terancam kehilangan mata pencaharian. Pemerintah seharusnya hadir memberi solusi, bukan menambah masalah,” ungkap Joe Salim.
Aksi yang digelar sejak pukul 10.00 WIB ini berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP.
AMBS menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntutan masyarakat Puncak dipenuhi oleh KLHK.***Bdy.
