Kinerja Disdik Kab. Bandung Diduga Semakin “Amburadul”

KAB. BANDUNG , reformasitotal.com

Belum lama ini viral berita tentang pengangkatan Kepala sekolah oleh Bupati Bandung,namun Sekolahnya tidak ada.Hal ini memicu beragam pendapat dari para pemerhati pendidikan di Kab.Bandung

“Bagaimana pendidikan di Kab. Bandung sekarang ini, terkait Kepala SMPN yang dilantik. Akan tetapi, di duga sekolahnya tidak ada, saya rasa ini akan menjadi suatu kegaduhan di masyarakat, terus apa maksud dan tujuannya para pemangku jabatan Disdik Kab. Bandung?,” ujar sumber .

Sumber lain mengatakan semakin “amburadul” (tidak tertata/terpola-Red) Disdik Kab. Bandung dalam kinerjanya, bisa viral ini dunia pendidikan di Kab. Bandung. Dikarenakan sangat tidak logis atau tidak rasional.

“Masa seorang Kepala Sekolah (KS) dilantik, tapi sekolahnya tidak ada, ada apa dengan Disdik Kab. Bandung sekarang, jangan se enaknya dalam melakukan suatu kebijakan ataupun keputusan yang berkaitan dengan kinerja tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan, tapi jika merujuk kepada aturan ya tidak jadi masalah,” ujarnya.

Lebih lanjut sumber mengatakan, seyogyanya Bupati Bandung ataupun pemerhati dari stakeholder seperti Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pendidikan serta Organisasi Profesi.  “Harus lebih serius memperhatikan kinerja Disdik Kab. Bandung,” katanya.

Keputusan Bupati Bandung, Dadang Supriatna (DS) mengangkat beberapa guru untuk menduduki jabatan struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang diduga tidak melalui assesmen menuai cibiran dari berbagai kalangan.

Mantan Inohong pendidikan di Kab. Bandung, melalui pesan singkat WhatsApp dengan tegas membeberkan, sungguh menghawatirkan kondisi pelayanan pendidikan sekarang, bukan saja dampak dari pandemi. Namun lebih dari itu, yakni managemen Sumber Daya Manusia (SDM) dari tingkat kabupaten hingga kecamatan bahkan SDN, disinyalir tidak terpola dengan baik alias diduga amburadul?

“Mestinya, ada perhatian dari stakeholder seperti Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan pendidikan serta organisasi profesi. Musab ab Disdik Kab. Bandung yang sekarang perlu bantuan, ide dan gagasan dari mereka,” urai sumber.

Salah seorang staf kantor menimpali Disdik sekarang disinyalir pabaliut (berantakan, red), contohnya, guru dilantik jadi Kepala Sug Bagian Umum dan Kepegawaian (Kasubag Umpeg) jabatan tersebut bukan perkara mudah.   Sebab mengurusi adminitrasi kepegawaian se Kabupaten Bandung harus orang yang berpengalaman dibidangnya,” tegas sumber.

Sebelumnya sumber menuturkan, guru yang mendapat jabatan struktural, yaitu Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Kasi Evlap) serta Kepala Seksi Data dan Informasi (Kasi Dai) dari guru.  “Dan juga Kepala Bidang Sosial (Kabidsos) berasal dari guru juga,” imbuh sumber.

Yang ironisnya, terkait pelantikan Rotasi, Promosi yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 31 Desember 2021 lalu, khususnya bagi Kepala SDN di duga terkesan ada yang mengatur terkait penempatan Kepala SDN yang promosi tidak melalui aturan yang berlaku.

“Pasalnya, kepala sekolah yang promosi ditempatkan di sekolah yang notabene memiliki siswanya banyak, tapi sebagian kepala sekolah itu juga. Seyogyanya bagi kepala sekolah yang promosi, ditempatkan dulu di sekolah yang memiliki siswanya sedikit, agar kepala sekolah yang promosi itu setidaknya mendapatkan pengalaman sebelum memimpin di sekolah yang siswanya banyak. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial bagi kepala sekolah yang kinerjanya baik,” katanya.

Lanjut sumber, hal itu bisa terjadi mungkin dugaan saya. Adanya kedekatan dengan pemangku jabatan atau hal lainnya. “Selentingan, berdasarkan informasi khalayak umum, jabatan nomor dua di Disdik Kab. Bandung adalah di duga kerabat Bupati,” tandasnya.**

RED – WS