Diduga Banyak Mafia Aset Di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
BANDUNG BARAT-reformasitotal.com
Barang Milik Daerah (BMD) dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah dan menjadi kekayaan daerah. Kekayaaan suatu daerah yang ada di Pemerintah Daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Kepala Dinas pada Pemerintah Daerah adalah pengguna barang dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan menggunaan Barang Milik Daerah dimaksud. Pengguna barang dapat menunjuk kuasa pengguna barang dan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD.
Dalam pengelolaan BMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan daerah, dan dapat lepas kepemilikannya dari daerah, bisa saja kesalahan administrasi atau bisa saja dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur.
Seperti yang terjadi di Kepemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), sejumlah Kendaraan Dinas yang memiliki ciri khusus yang berbeda dari plat nomornya yang identik berwarna merah diduga dirubah menjadi plat berwarna hitam.
Sebelumnya, reformasitotal.com mempublikasikan Mobil Kepala Dinas PUPR KBB Berubah Jadi Plat Hitam, Ketua Tim Pengawas WRC Jabar: “Itu Bisa Saja Disebut Memperkaya Diri Secara Pribadi”, tertanggal 30 April 2022.
Kali ini reformasitotal.com mendapatkan informasi kembali bahwa, bukan hanya Kepala Dinas PUPR KBB saja yang merubah plat nomor Kendaraan Dinas nya. Tapi, sejumlah Kendaraan Dinas di Pemkab Bandung Barat yang seharusnya dipergunakan untuk menunjang kinerja kuasa pengguna barang atau pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD diduga berupaya memiliki aset Pemkab Bandung Barat tersebut demi meraup keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan.
Saat dikonfirmasi oleh wartawan melalui pesan aplikasi WhatsApp untuk bertemu sekaligus wawancara eksklusif, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKAD) KBB, Eva Nurhasanah menyampaikan bahwa ia sedang diperjalanan menuju Kantor Pemerintah Provinsi.
Kemudian, wartawan mengkonfirmasi kembali melalui pesan aplikasi WhatsApp untuk membuat jadwal pertemuan. Namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, hingga berita ini ditayangkan, Eva belum memberikan keterangan apapun kepada wartawan terkait beberapa Aset Pemkab Bandung Barat yang diindikasi bermasalah.
Korwil Jabar
DRIVANA
