Bagian Hukum Pemkab Bandung Barat Kembali Raih Prestasi Tiga Penghargaan Desa Sadar Hukum
Bandung Barat-tabloidreformasi.com
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan tiga penghargaan dari Kementrian.
Penghargaan ini diberikan atas dasar keberhasilan bagian hukum pemerintah Bandung barat kategori Desa sadar Hukum.
Mendapatkan predikat desa sadar hukum bukan hal mudah, karena ada beberapa syarat yang sudah ditetapkan.
Menurut Kabag Hukum KBB Asep Sudiro , untuk mendapatkan predikat itu kita harus menyiapkan langkah langkah kepada masyarakat .
Langkahnya dengan kita memberikan penerangan hukum ke desa desa secara terusmenerus, dan tahun ini kita mengajukan 10 desa dan yang lolos 8 desa, ” ungkapnya.
Lanjut Asep predikat yang didapat diantaranya pengelolan JDIH.
” Alhamdulillah untuk pengelolaan JDIH Kabupaten Bandung Barat dapat juara dua se Jabar, ini berkat kerja kera Bu Hanik, dan rekan rekan di JDIH,” ucapnya.
Asep pun menerangkan untuk penghargaan dari kementrian kita mendapat tiga penghargaan.
” Empat desa mendapat penghargaan Paralegal Justice award,, dua Desa mendapat penghargaan Non Ligitasi peace maker dan satu Desa mendapat penghargaan Jagaditja, ” terangnya.
Dengan Gelar tersebut menurut Asep desa desa bisa menyelesaikan berbagai problem hukum.
” jadi setiap permasalahan hukum tidak mesti dibawa ke ranah pengadilan, tentunya ini masalah Hukum yang ringan ringan saja yang bisa di selesaikan di desa,” tegasnya.
dia pun menjelaskan desa desa yang mendapat predikat Sadar hukum diantaranya dari Kecamatan Padalarang yaitu Desa Ciburuy, Desa Kertamulya , dari Kecamatan parompong yaitu Desa Cihanjuang, Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Cigugur Girang, dari Kecamatan Batujajar yaitu Desa Galanggang, dari Kecamatan Lembang yaitu Desa Cibodas dan terakhir dari Kecamatan Ngamprah yaitu Desa Ngamprah.
Asep Sudiro selaku Kabag Hukum pemerintah Daerah Bandung Barat menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam.dalamnya atas dorongan semua pihak.
” Rasa terima kasih ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bandung Barat , P Sekda , serta Dinas Kominfo , JDIH ini suatu sistem untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi produk produk Hukum baik daerah maupun pusat,” pungkasnya.
Asep juga menambahkan untuk desa sadar hukum agar bisa mempertahankan predikat ini dan yang jelas prestasi ini juga agar lebih ditingkatkan, agar semua desa yang berada di KBB mendapatkan predikat Sadar Hukum.
Red-Teddy.
