Bandung Barat Hapus Tunggakan PBB, Jadi Kado Kemerdekaan bagi Warga
BANDUNG BARAT, tabloidreformasi.com
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menghapus tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2024 ke belakang. Kebijakan ini diumumkan langsung Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (15/8/2025), dan disebut sebagai “kado kemerdekaan” untuk masyarakat.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat memberikan penghapusan tunggakan PBB bagi wajib pajak perorangan (bukan badan usaha) kategori Buku 1 hingga Buku 5.
“Sejalan dengan imbauan Gubernur Jawa Barat, kami memutuskan untuk memberikan penghapusan tunggakan pokok dan denda tahun pajak 2024 dan sebelumnya untuk pajak bumi bangunan perorangan. Ini adalah kado kemerdekaan bagi masyarakat Bandung Barat,” kata Jeje dalam video berdurasi 2 menit 10 detik.
Berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2024, total piutang PBB-P2 di Bandung Barat mencapai Rp489 miliar lebih, yang berasal dari hampir 595 ribu objek pajak sejak tahun 1994. Dengan adanya penghapusan ini, masyarakat bisa memulai kembali kewajiban pajaknya tanpa beban tunggakan lama.
Jeje menegaskan, penghapusan ini bukan hanya keringanan sesaat, tetapi juga momentum membangun kesadaran baru. “Kita ingin masyarakat lebih ringan dalam beban, lebih tertib dalam membayar pajak di masa mendatang. Yang terpenting, pajak akan kami kelola dengan amanah untuk pembangunan dan kepentingan warga Bandung Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam surat edarannya menyebut langkah ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain meringankan beban ekonomi, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah.
Dengan respons cepat ini, Bandung Barat menjadi salah satu daerah pertama di Jawa Barat yang langsung melaksanakan kebijakan penghapusan tunggakan PBB.***
