Diduga Belum Melengkapi Izin Dan Adanya Perusakan Ekosistem Alam, Tempat Wisata Milik Keluarga Koordinator Pendamping Desa Diindikasi Ilegal

BANDUNG BARAT , reformasitotal.com

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, Hutan juga sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hal itu disebutkan pada bagian umum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Namun sangat disayangkan, dalam pembangunan tempat usaha Rumah Makan dan Pariwisata Giribambu di lahan Perhutani Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dimiliki oleh keluarga Koordinator Pendamping Desa se-Kecamatan Lembang, diduga kuat belum melengkapi sejumlah syarat/ prosedur dalam membangun tempat usaha dan pariwisata tersebut secara aturan.

Selain syarat/ prosedur yang masih menjadi tanda tanya, berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam pembangunan tempat usaha dan pariwisata yang mempunyai luas kurang lebih 3 hektare itu, diduga pengembang melakukan perusakan ekosistem alam dengan penebangan pohon pinus di area wisata tersebut tanpa aturan yang jelas.

Dengan terjadinya hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Paguyuban Sundawani KBB, Bah Aceng mengatakan, pengelolaan wisata alam harus berorientasi kelestarian ekosistem dibandingkan tujuan ekonomi semata.

“Kelestarian akan menjaga keberlanjutan daya tarik wisata alam sehingga keuntungan ekonomi akan terus bertahan. Namun apabila pengembangan tanpa mempertimbangkan lingkungan maka keuntungan hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek dan musibah yang akan datang,” ujarnya pada Sabtu (22/1/2022).

Bah Aceng menyayangkan atas terjadinya perusakan ekosistem alam itu. Ia meminta Pemprov Jawa Barat maupun Pemkab Bandung Barat komitmen dengan aturan yang sudah ada.

“Untuk menanggulangi persoalan lingkungan ini, kami meminta kepada Gubernur Jawa Barat, Plt Bupati Bandung Barat dan instansi terkait untuk berpihak kepada pelestarian alam diwilayah Pemkab Bandung Barat. Dan kami meminta Pemerintah konsisten menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” pungkasnya.

Ekosistem yang menjadi daya tarik wisata alam mempunyai batasan tertentu untuk mendukung kegiatan wisata. Apabila batasan tersebut terlampaui, lebih lanjut Bah Aceng menuturkan, maka dapat merusak dan mengganggu ekosistem.

Ia berharap, Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum menindak secara tegas oknum-oknun pengusaha nakal yang melanggar aturan.

“Mudah-mudahan instansi/ lembaga terkait menindak tegas pengusaha-pengusaha yang nakal yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongannya,” tegasnya.

Ditempat terpisah, terkait hal itu, salahsatu pengembang tempat usaha dan wisata Giribambu, Ridwan mengatakan bahwa pihaknya sudah menempuh dari tahapan awal melalui aturan regulasi yang lama.

“Terkait tahapan mekanisme perizinan membuat eko wisata Giribambu, kita dari tahapan awal sudah menempuh melalui aturan regulasi yang dulu. Kita itukan pakai aturan menjelang adanya PP 23 Tahun 2021 Kehutanan Sosial atau Tanah Negara, terus turunannya Permen 9 LHK Tahun 2021,” ungkapnya kepada wartawan reformasitotal.com, Minggu (23/1/2022).

Ridwan yang juga sebagai Koordinator Pendamping Desa se-Kecamatan Lembang menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan tempat usaha dan wisata Giribambu.

“Terus bagaimana teknik pelaksanaan pembangunan, kita ada Permendes Nomor 13 Tahun 2020, makanya ada tata cara membangun ini. Kita itu semua ditempuh berdasarkan tahap aturan melalui SK kelompok KUPS dari Desa, terus kita ada izin setempat, terus ke desa sampai koordinasi ke Camat, sampai kita ke Perhutani, Aparat Penegak Hukum (APH) kita sudah ada acara MOU kesepakatan bersama dalam tahap proses pembangunan,” katanya.

Ridwan membeberkan, setelah selesai pembangunan, ia mengakui ada perjanjian dalam pengelolaan lahan yang terpakai untuk tempat usaha dan wisata Giribambu.

“Nanti kalau sudah beres tahap pembangunan, kita ada nyambung ke perjanjian dari batas launching kedepan sampai aturan main kearah berbagi semuanya lah, semua dari sini, kita sudah ada disiapkan dokumennya,” paparnya.

Dikonfirmasi oleh wartawan, apakah sudah selesai. Ridwan pun menjawab sudah. Tetapi Ridwan tidak memperlihatkan dokumen tersebut kepada wartawan.

“Sudah, kita sudah dikasih untuk tahapan pembangunan, dikasih batas waktu sampai bulan empat habisnya di MOU perjanjian awal. Nanti bulan empat setelah beres pembangunan baru ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama untuk berikutnya terkait mekanisme berjalannya wisata setelah launching,” ujarnya.

Terkait adanya dugaan perusakan ekosistem alam dengan penebangan pohon pinus untuk lahan parkir, Ridwan pun membantah bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penebangan pohon.

“Pada prinsipnya, Giribambu tidak pernah melakukan penebangan pohon yang masih utuh, paling kemarin itu juga bukan yang masih utuh, itu yang sudah keropos, bahkan itu bersandar nempel gini, itukan ketika digali juga langsung roboh, kita tidak pakai alat apa, gitu. Tapi ketika ada pihak yang menyatakan bahwa Pak EP lah, saya sebut saja Pak EP, sebenarnya dia yang melaksanakan, kita tidak tahu, kan pas kita dilapangan, kita khususnya selaku Tim Giribambu jarang dilapangan,” pungkasnya.

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, dari awal antara EP dengan pihak Giribambu itu berhubungan baik dan semua dilapangan dipercayakan kepada EP.

“Kita dari bulan Februari berbaik-baiklah, kita ee… tidak ada apalah, saling percaya, ketika dilapangan, saya itu mempercayakan sebenarnya ke Pak EP, apapun saya tidak tahu,” tuturnya dengan nada gugup.

Tetapi ketika ada, lanjut Ridwan, ada indikasi atau bahasa Pak EP, pihaknya tidak mengetahui dikarenakan Pak EP lah yang melaksanakan progres dilapangan.

“Saya tidak tahu, saya tidak memerintahkan, tapi yang betul-betul sudah rapuh, sudah kelihatan lah fisiknya lah, sudah berkelupas, sudah diatasnya sudah berdogol-berdogol gitu ya, kita hanya, bukan eksekusi ditebang, hanya apa, mengeluarkan tanubawahnya sudah roboh, itukan memang daripada bahaya, itupun tidak banyak, cuma tiga saja. Tetapi ketika opsi itu, itu Pak EP sendiri yang berbuat gitu, bukan kita,” imbuhnya.

Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, untuk penebangan pohon tersebut apakah sudah ada izin. Ridwan kembali menjelaskan, bahwa pihaknya dari awal sudah melakukan tahapan mekanisme perizinan.

“Kita sebenarnya dari awal sudah melakukan tahapan mekanisme perizinan, kan itu ada mekanisme ya, jadi kita memang mengajukan terkait itu bukan, bahasanya bukan penebangan pohon, bukan. Itu izin pengamanan pohon rawan tumbang, saya mengajukan itu, surat permohonan lah di ketahui sama Kepala Desa, sama Ketua LMDH, langsung dibawa sesudah itu ke Asper lah, KBH Perhutani, KBH Bandung Utara, sampai ke APH untuk pengajuan pohon rawan tumbang itu yang bahaya,” tuturnya.

Ridwan mengakui pihaknya sudah berproses perizinan pengamanan pohon rawan tumbang sejak enam bulan yang lalu hingga datangnya Tim Verifikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terus dari Satpol PP, kemudian dari Polisi Hutan termasuk Perhutani yang memberikan tanda.

“Kita nunggu, tapi sudah prosedur kita sudah dilaksanakan gitu, sudah ditempuh kalau dari Giribambu,” pungkasnya.

Ditanyakan kembali oleh wartawan, apakah Perhutani sudah mengetahui tentang penebangan pohon tersebut. Ridwan menjawab belum.

“Sebenarnya belum, itukan belum dilaksanakan, belum, karena saya saja nunggu, saya nunggu gitu,” ungkapnya.

Disinggung oleh wartawan, pada kenyataannya penebangan pohon pinus sudah terjadi. Ridwan pun membantah pernyataan dari wartawan reformasitotal.com.

“Nah itukan, itu yang miring itu yang benar-benar sudah akarnya sudah menempel kepohon yang lain, terus yang berdogol cuma itu saja. Kalau yang dikasih tanda, yang masih utuh belum, karena kita kan nunggu yang surat itu, gitu,” tandasnya.

Terkait batang pohon yang sudah ditebang, dikonfirmasi kembali oleh wartawan, batang pohon itu dikemanakan. Ridwan kembali menjawab ada dan menerangkan bahwa batang pohon itu yang berdogol dan bercampur dengan batang pohon yang sudah tumbang di tahun lalu.

“Kalau batang pohon mah masih ada, tapi kan itu yang benar-benar berdogol, terus itukan bercampur juga. Itu, tahun kemarin itu pak, di bulan Januari tahun itu, kemarin itu beda ya, tahun 2009 itu ada angin besar, beda dari sekarang, itu disini itu banyak pohon yang tumbang itu banyak, jadi bercampur gitu, yaitu dengan pohon dengan tumbang dengan alam gitu, itu ditahun 2019, itu banyak,” paparnya.

Selanjutnya, berdasarkan pantauan dilapangan, wartawan meminta alasan Ridwan terkait batang pohon yang ditanam dan disemen dijadikan sebagai tangga. Ridwan pun kembali mengatakan bahwa batang pohon tersebut batang pohon yang sudah tumbang.

“Oh itu yang bekas, yang bekas tumbang, terus daripada tidak maksimal, jadi kita ditata saja gitu,” tukasnya.

Kemudian disinggung kembali oleh wartawan terkait batang pohon yang dikubur untuk apa. Ridwan menjawab kembali dengan alasan agar aman dan terkondisikan.

“Yaitu untuk apa…supaya ini ajalah, terkendali, aman dan terkondisikan. Jadi, maksudnya gini, saya estetika saja, kan kalau tergeletak dimana saja, kan ini kurang bagus penataannya gitu, itupun yang udah-udah lapuk kaya gitu tuh gitu,” ujar Ridwan yang juga merupakan seorang Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS Giribambu Cikole.

Terakhir, dikonfirmasi kembali oleh wartawan, pemilik usaha dan wisata Giribambu siapa saja. Ridwan pun membeberkan, berdasarkan data tim inti ada 13 sekaligus owner.

“Nah…ini untuk tim inti Giribambu lah sekaligus kita owner juga lah, jadi, ini kita terdata, anggota itu semuanya ada di tim inti ada 13, tapi kebawah nya ada lah, unit-unit untuk pekerja kita masukan anggota, karena orang Cikole itu ya dimasukan kedalam anggota juga. Disini 13 orang, ketua nya saya, kebawahnya itu masih kerabat terdekat dan tetangga yang punya visi – misi yang sama untuk memajukan Giribambu dan memajukan masyarakat, itu saja,” tukasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah berkomitmen dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memastikan izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.

“Pemerintah terus memperbaiki tata kelola Sumber Daya Alam agar ada pemerataan, transparan dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan alam. Izin-izin pertambangan, kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh,” katanya saat konferensi pers secara virtual, Kamis (6/1/2022).

Jokowi juga menegaskan izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, dan tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan akan dicabut.

“Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut,” ujarnya.**

Red – Korwil Jabar Reformasitotal.com (DRIVANA)