DPR: Indonesia Perlu Redefinisi dan Perubahan Strategi Pembangunan
JAKARTA, reformasitotal.com
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar, menyebut Indonesia memerlukan redefinisi dan perubahan strategi pembangunan dengan mengembalikannya pada panji-panji dasar kenegaraan.
Menurutnya redefinisi dan perubahan ini mutlak diperlukan sebagai pengejawantahan gagasan politik kesejahteraan sebagai peta jalan menuju Indonesia maju.
“Kalau kita tidak mampu menyusun langkah baru negara kesejahteraan, langkah baru strategi pembangunan, jangan salah bangsa ini juga akan gagal, yang besar-besar akan gagal,” kata Gus Muhaimin, saat menghadiri Ramadan Public Lecture bertajuk ‘Desain Politik Kesejahteraan untuk Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan’ yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Dilansir DPR RI, Jum’at (15/4/2022).
Gus Muhaimin berujar, perubahan strategi pembangunan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis, baik ekonomi, sosial, dan juga politik.
“Ada kasus BLBI di mana semua konglomerat mengalami kehancuran, hingga berdampak pada munculnya moral hazard. Hari ini kita juga akan mengalami hal yang sama apabila kita tidak benar-benar mengerti dan memahami betul keputusan yang ada,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, saat ini benih krisis tersebut sudah mulai ada, misalnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng serta naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok belakangan ini. “Kalau kemudian dominasi pengusaha di bidang CPO (crude palm oil) dan minyak goreng tidak mau diatur pemerintah, atau pemerintah tidak berdaya menghadapi keadaan ini, nanti akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri maupun pengusaha-perusahaan besar itu,” ungkap Gus Muhaimin.
“Bumerang itu antara lain terjadi akibat dari kesenjangan yang terjadi. Apalagi tragedinya kemarin ada yang antre minyak sampai ada yang meninggal, itu sudah ancaman kemarahan yang membahayakan. Belum lagi kalau harga kebutuhan pokok naik itu juga akan membahayakan, memunculkan kecemburuan, konflik, perpecahan dan kerusakan ekonomi,” imbuh legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut.
Keponakan Gus Dur ini menilai dinamika tersebut sebagai warning untuk segenap bangsa Indonesia, terutama pemerintah bahwa keadaan bisa sulit apabila tidak bisa diatasi dengan baik. Terlebih kalau momentum perbaikan ekonomi saat ini terlambat mengatasi keadaan dan menjadikan kehidupan ekonomi dan politik menjadi runyam. “Hari ini dan ke depan kita diuji dan dituntut untuk memberikan jawaban atas keadaan yang tidak menentu dan belum ada gambaran untuk diatasi di masa yang akan datang,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri dalam sambutannya menyatakan, gagasan politik kesejahteraan Gus Muhaimin sangat bagus dan cocok sebagai pondasi perubahan pembangunan Indonesia di masa depan.
“Gus Muhaimin ini luar biasa, beliau punya pemikiran dan gagasan otentik seperti politik kesejahteraan, tumbuh dalam kultur pesantren yang kuat, ketua umum PKB, lama sekali malang melintang di legislatif dan eksekutif,” kata pria yang akrab disapa Abe itu.
Sekretaris Jenderal PB PMII Muhammad Rafsanjani menyebut acara Public Lecture ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Lahir PMII yang jatuh pada 17 April 2022 mendatang. “Acara ini adalah salah satu rangkaian acara Harlah PMII, jadi kita tidak cuma khataman, tadarusan, tapi juga diskusi seperti sekarang ini,” kata Rafsya.
