H.Wawan Purnawan S.E. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Pajajaran, Angkat Bicara Terkait Isu di Sekolah se-Kabupaten Bandung
Kab. Bandung-tabloidreformasi.com
Menyikapi isu yang berkembang di Sekolah sekolah di bawah dinas Pendidikan Kabupaten Bandung baru baru ini adanya praktik Monopoli perdagangan untuk menuai penghasilan yang tidak wajar dilakukan oleh oknum salah satu lembaga koperasi yang ada di Kabupaten Bandung, H Wawan Purnawan S.E ,Sabtu (16/9/2023) bertempat di Sekretariat IJP, angkat bicara.
H.Wawan Purnawan .S.E. ketua Umum Ikatan Jurnalis Pajajaran mengatakan “Pendidikan bukan lembaga bisnis karena memiliki idealisme pengembangan ilmu dan manusia. Pendidikan bekerja dengan etika yang fokusnya adalah manusia dan prosesnya. Fokus ini berbeda dengan lembaga bisnis yang menekankan keuntungan finansial”,katanya.
Permasalahan yang Saya angkat adalah bagaimana bentuk monopoli yang dilakukan oleh oknum lembaga koperasi dalam penjualan tenda ke sekolah dasar?
Serta Bagaimana tanggung jawab pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menyikapi praktik monopoli tersebut. Apakah ada pembiaran atau seperti apa tindakan Dinas, tanya Wawan.
Saya melihat, banyak modus yang diterapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung agar sekolah membeli tenda, bola, kamus Bahasa Sunda dan buku pelajaran dari salah satu penerbit saja dan oknum lembaga koperasi.
Pertama, sekolah diwajibkan membeli barang serta membayar barang tersebut dengan sejumlah uang yang cukup memberatkan sekolah.
Bahkan kata Wawan, oknum Dinas dan penerbit juga koperasi biasanya sudah menjalin kerja sama dengan kompensasi tertentu kepada oknum Dinas Pendidikan yang bersedia merekomendasikan tenda, bola, kamus Bahasa Sunda serta buku pelajaran cetakan salah satu penerbit.
Kedua, penerbit dan koperasi kongkalingkong dengan oknum orang dinas yang berpengaruh. Sekolah dilarang membeli kebutuhan dari perusahaan lain yang dianggap kompetitor. Akibatnya, ketika sekolah akan membeli kebutuhan sekolah tidak memiliki banyak pilihan.
Dugaan praktik monopoli juga muncul dari standar ganda yang diterapkan pihak Dinas Pendidikan.
Wawan Iwapa mengatakan, sekolah biasanya mempersilakan untuk membeli kebutuhan sekolah di perusahaan lain. Namun, saat menginjak proses belajar mengajar, sekolah yang dianggap membandel akan dipersulit dalam proses administrasi dan tidak mendapatkan bantuan apa pun.jelasnya.
Saya berharap, sekolah bersikap jujur dan berani bicara akibat monopoli tersebut. Praktik kotor ini jelas merugikan sekolah dan perusahaan yang lain. Monopoli ini bisa terjadi karena desain kebijakan dari dinas pendidikan dan sekolahan.
“Saya akan turun untuk mengambil sampel dan proses pengumpulan data,” ujar Wawan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian monopoli didefinisikan sebagai pengadaan barang dagangan tertentu baik itu di pasar lokal maupun nasional dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun satu kelompok. Sehingga, harga dari barang dapat dikendalikan.
Monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan bisnis yang dipegang secara penuh hanya oleh satu perusahaan saja.
Hal tersebut dapat terjadi karena hanya perusahaan tersebutlah yang memiliki pelayanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga, menjadikan perusahaan tersebut tidak memiliki kompetitor lain.
Red.Agus/Bety.
