Indonesia Terus Berupaya Perkuat Hubungan Ekonomi dengan Berbagai Negara
JAKARTA, reformasitotal.com
Indonesia selalu berupaya untuk memperkuat hubungan ekonomi sambil meningkatkan jaringan dan kolaborasi yang lebih besar melalui forum bilateral, regional, dan bahkan multilateral.
“Kenaikan harga dan kelangkaan energi dan pangan mengharuskan setiap negara untuk mempersiapkan dan menerapkan kebijakan yang lebih baik agar dapat mengatasi tantangan yang ada secara efektif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (16/4/2022).
Seperti kebanyakan negara di Eropa, lanujut Airlangga, Indonesia juga menerapkan kebijakan yang efektif untuk menghindari tekanan ekonomi yang lebih dalam dan mendukung pemulihan ekonomi sekaligus menahan penyebaran pandemi.
Dari sisi penanganan pandemi COVID-19, Indonesia saat ini memiliki tingkat rawat inap yang rendah serta lebih dari 140 juta penduduk telah divaksinasi lengkap. Sementara itu, Pemerintah juga terus mendorong pemberian vaksinasi booster bagi masyarakat.
Dari sisi pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif menjadi 5,02% (yoy) pada Q4-2021 dengan pertumbuhan keseluruhan pada tahun 2021 mencapai sebesar 3,69% (yoy). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat dalam kisaran 5,0% hingga 5,5% pada tahun ini.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif pada konsumsi, aktivitas manufaktur, investasi, dan ekspor. Demikian pula dari sisi penawaran, hampir semua sektor tumbuh positif sebagai respon dari peningkatan permintaan.
Di bidang perdagangan, tahun 2021 Indonesia berhasil memperoleh surplus perdagangan sebesar US$ 35,3 miliar, terutama dari siklus super komoditas unggulan. Foreign Direct Investment (FDI) juga tercatat berhasil mencapai sebesar US$ 31,6 miliar, di mana sekitar US$ 2,4 miliar berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa.
Indonesia juga telah membuat kemajuan luar biasa dalam reformasi struktural dengan mengesahkan UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi meskipun ada kendala mobilitas karena undang-undang tersebut mendorong lebih banyak efisiensi dan kejelasan peraturan. Selain itu, untuk mempercepat investasi, Indonesia merumuskan kembali Daftar Prioritas Investasi yang didukung oleh perizinan usaha berbasis risiko melalui Online Single Submission, termasuk membentuk Indonesia Sovereign Wealth Fund/INA untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Selain pandemi dan ketegangan geopolitik saat ini, ancaman lain yang membayangi dan membahayakan planet bumi adalah perubahan iklim. Indonesia sangat berkomitmen untuk mengurangi emisi rumah kaca (GRK) sebanyak 29% melalui usaha sendiri atau 41% jika dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Targetnya yakni mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Oleh karena itu, pentingnya bagi semua negara untuk menindaklanjuti Pakta Iklim Glasgow tahun lalu menuju COP27 di Sharm El Sheikh – Mesir, pada tahun ini.
“Indonesia berupaya untuk membangun perdagangan dan investasi yang lebih kuat berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui model ekonomi hijau dan biru serta dengan keterlibatan dan kemitraan sektor swasta. Model kemitraan ini juga diterapkan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan tiga prioritas Presidensi G20 Indonesia yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Presidensi G20 Indonesia sendiri merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi Indonesia untuk turut serta mengelola masa depan global. Dengan sifatnya yang informal membuat Forum G20 menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan forum lain yang lebih mengikat.
“Saya juga ingin menekankan jaminan dan komitmen berkelanjutan kami untuk memperkuat lingkungan bisnis dan iklim investasi agar bisnis berkembang dan berkembang,” pungkas Airlangga.**
RED-FAUJI
