Keadilan Sang Hakim, Sebuah Film Kolaborasi MA dan BPIP
JAKARTA,reformasitotal.com
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menandatangani Nota Kesepahaman terkait Pelaksanaan Pembinan Ideologi Pancasila pada 4 Januari 2023 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Bukti nyata kerja sama tersebut salah satunya dalam pembuatan film dengan judul Keadilan Sang Hakim.
Film itu menjadi bahan sosialisasi audio visual tentang pengamalan Pancasila di lingkungan peradilan. Film yang diambil dari catatan Hakim Yustisial MA D.Y. Witanto itu, dimainkan langsung oleh hakim pada MA dan Pengadilan Negeri Sabang serta staf BPIP.
“Itu merupakan awal yang baik, karena di era milenial saat ini, materi sosialisasi akan lebih menarik jika disampaikan melalui tayangan audio visual. Selain itu, penyampaian dalam bentuk audio visual akan lebih mudah untuk disebarluaskan dengan menggunakan sarana media sosial, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan sosialisasi secara langsung, karena dengan bantuan jejaring media sosial, maka materi sosialisasi tersebut akan tersampaikan dengan cepat ke para hakim dan warga peradilan di seluruh Indonesia,” ujar Ketua MA, M. Syarifuddin, Rabu 4/1.
Ia menambahkan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, termasuk para hakim. Untuk itu, para hakim pada saat menjalankan tugas jabatannya, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam aturan perundang-undangan maupun dalam kode etik dan pedoman prilaku yang menjadi acuan bagi para hakim dalam bersikap.
“Dalam setiap proses mengadili, para hakim sesungguhnya mencerminkan lima sila Pancasila, di antaranya, pertama, irah-irah putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kalimat irah-irah tersebut merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila,” ujarnya.
Kemudian kedua, setiap proses persidangan harus senantiasa menjunjung tinggi nilai prikemanusiaan dan hak asasi manusia, asas tersebut merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila. Ketiga, Hakim tidak boleh memperlakukan para pihak di persidangan dengan membeda bedakan ras, suku, dan golongan. Sikap tersebut merupakan cerminan dari prinsip kebangsaan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila.
Keempat, hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada musyawarah majelis. Hal tersebut merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila. dan kelima, makna keadilan dalam setiap putusan hakim merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengharapkan film itu bisa menginspirasi para hakim dan masyarakat pada umumnya dalam menerapkan nilai-nilai pancasila dalam setiap prilakunya. “Film ini diharapkan pula dapat menguatkan citra positif hakim di mata masyarakat,” terangnya.
Film itu berkisah tentang bagaimana seorang hakim memberikan keadilan dalam memutus sebuah perkara. Dikisahkan bahwa seorang petani miskin yang bernama Mudassir didakwa telah mencuri seekor sapi milik seorang pengusaha peternakan bernama Haji Sulaeman. Perkara itu menjadi rumit karena sulit untuk membuktikan siapa pemilik sapi tersebut, karena baik, Haji Sulaeman maupun Mudasir mengaku bahwa sapi tersebut miliknya. Di sinilah kecermatan dan kecerdasan hakim dituntut. Lalu bagaimanakah cara hakim memutus perkara tersebut? Apakah keadilan bisa diberikan? Pembaca bisa mendapatkan jawabannya di film Keadilan Sang Hakim yang bisa ditonton langsung di kanal Youtube Humas MA.**
RED-ROMI SUJANA
