Kegiatan BKPSDM Di Pangandaran Dianggap Kurang Tepat Sasaran
Kab. Bandung-tabloidreformasi.com
Ketua KSM TRISAKTI Habinsaran menyoroti pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Bandung yang memiliki puluhan program dengan skala yang sangat kecil. Pasalnya, program ini hanya akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan administrasi.
Habinsaran mengatakan bahwa kegiatan di Pantai Pangandaran, memberikan manfaat yang dirasakan sangat minim oleh masyarakat. Dengan kata lain, ongkos yang harus dikeluarkan tak sebanding dengan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat.
“Kami dari KSM TRISAKTI melihat anggaran yang dihabiskan di Pangandaran pasti ratusan juta dan yang menikmati hanya birokrasi saja,” kata Habinsaran, Minggu (9/7/2023) di Baleendah.
Membelanjakan anggaran dengan cara yang lebih sederhana, terintegrasi, dan transparan kepada masyarakat.
“Fokus belanjanya adalah pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lain. Ada juga mandatory spending, tujuannya untuk melayani masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Habinsaran mengatakan program di Kabupaten Bandung lebih banyak menghabiskan anggaran untuk keperluan pegawai. Dengan demikian, mayoritas anggaran bukan digunakan untuk kegiatan produktif.
Dalam memperbaiki kualitas dan pengawasannya, maka pengelola keuangan daerah harus paham bagaimana menyusun program dan membuat DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
“Jadi bukannya banyakin rapat, tapi untuk memberikan manfaat ke masyarakat,” jelas Habinsaran.
Ia berharap pemerintah daerah dan BKPSDM Kabupaten Bandung dapat mengelola APBD lebih optimal. Dengan begitu, masyarakatnya akan menikmati manfaat lebih besar dari sebelumnya.
Menurut Ketua KSM TRISAKTI, menengarai cara penganggaran pemerintah saat ini masih tak konkret dan lebih banyak untuk perjalanan dinas, rapat, dan honor. Ia menilai semestinya ada audit kinerja.
Dirinya meminta supaya penganggaran berorientasi hasil. Pengawasan masyarakat juga perlu mengawal penggunaan anggaran daerah dengan orientasi hasil, bukan sekadar prosedur.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar diminta berorientasi pada hasil ketimbang prosedur. Habinsaran berharap BPKP bisa mengarahkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada hal-hal konkret. Dengan demikian, anggaran negara bisa produktif dan membawa hasil untuk masyarakat.***
