Ketua GNPK-RI Jabar: Peringatan Hakordia 2023 Kali Ini Sangat Memprihatinkan Rakyat
JAKARTA-tabloidreformasi.com
Pada hari Selasa, 12 Desember 2023 ini KPK RI mengadakan Acara Puncak Peringatan HAKORDIA 2023 di Istora Senayan Jakarta, yang dibuka oleh Presiden RI dengan Tema Sinergitas Pemberantasan Korupsi Untuk Indonesia Maju.
Selain Presiden RI, juga hadir para Kementrian/Lembaga seperti Mendagri, Men PUPR RI, Menpan RI, Men ATR-BPN, Kepala PPATK, Kapolri, Panglima RI, Kepala Kejagung RI dan banyak lagi yang lainnya.
Kami GNPK-RI hadir pada acara tersebut karena merupakan kegiatan rutin setiap tahun.
KPK RI dengan sangat bangganya memaparkan segala bentuk program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta capaian yang sudah dilakukannya.
Menyikapi hal ini Ketua GNPK-RI Jawa Barat yang biasa dipanggil Abah Nana menuturkan
Bahwa kinerja KPK saat ini semakin terpuruk.
“justru kinerja KPK saat ini semakin terpuruk, hal ini dilihat masih banyaknya kasus korupsi yang belum tuntas baik atas temuan sendiri maupun Lapdumas, yang parahnya lagi saat ini Ketua KPK RI non aktif (Firli Bahuri) sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Metro Jaya,” tuturnya.
Abah Nana juga menerangkan Hal ini menurutnya ini adalah sebuah Kado Terindah buat KPK RI.
” agar Kado terindah ini semakin paling indah, sebaiknya Para Pimpinan KPK saat juga diganti, karena tetap tidak akan lepas dari racun racun yang sudah tertanam selama ini,” terangnya disela menghadiri peringatan Hakordia 2023 di Senayan Jakarta.
Abah Nana menegaskan Selain daripada itu, Institusi Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan bisa dianggap masih lemah dalam pemberantasan korupsi, dikarenakan bidang Pencegahan Korupsi di Institusi Penegak Hukum tersebut masih lemah.
“Kami GNPK-RI Jabar sangat berharap agar Presiden 2024 mendatang harus mampu melakukan Penguatan yang lebih kepada Kepolisian dan Kejaksaan,” tegasnya.
Ia juga meminta meningkatkan sinergitas pemberantasan korupsi antara para Penegak Hukum termasuk juga sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kewenangan juga dalam pengawasan masyarakat.
“Indonesia kini saatnya untuk merubah paradigma, yang tadinya Pemerintah mengatur rakyat, kini Pemerintah harus mengerti dan paham keinginan rakyat, dalam hal ini Pemerintah harus membuka diri untuk Rakyatnya,” pintanya.
Menurutnya Revolusi birokrasi pun perlu dilakukan, terutama menempatkan pejabat pejabat publik
” revolusi birokrasi pun perlu dilakukan, terutama menempatkan pejabat pejabat publik seyogyanya dilihat dari kompetensi yang bersangkutan, tidak asal SK, seperti penempatan PJ PJ saat ini dianggap ada kesan hanya bagi bagi jabatan yang kurang lebih masa Jabatannya 1 tahun,” ungkapnya.
Kami GNPK-RI sangat prihatin dengan kondisi Negeri kita saat ini, terutama tingkat Korupsi menjadi meningkat dan penegakkan hukum masih lemah.
“Kami menghimbau kepada para Institusi Penegak Hukum, agar membuka diri bersinergi dengan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Pro Antikorupsi seperti salah satunya Ormas GNPK-RI yang sudah berskala Nasional dan fokus pada pergerakan yang spesifik terhadap Pencegahan Korupsi. Sekali lagi Hukum Mati Koruptor !!! dan Salam Antikorupsi,” tutupnya.***
