KPU dan Bawaslu Sempat Ketar-ketir Terkait Anggaran Pemilu, Ini Penjelasan Djamu Kertabudi
Bandung Barat-tabloidreformasi.com
Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 sebentar lagi diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB), sempat ketar ketir.
Pasalnya, hingga kini anggaran untuk pesta demokrasi tersebut belum juga ada kejelasan. Pemkab Bandung Barat, belum menyebut angka pasti besaran anggarannya.
Pengamat Ilmu Pemerintahan dan Politik Bandung, Djamu Kertabudi meyakini anggaran untuk pesta demokrasi yang menjadi agenda penting ini, bakal ada solusinya.
Karena ini menyangkut agenda level nasional, sehingga anggaran penyelenggaraannya menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, berharap agar KPU dan Bawaslu tidak gentar menghadapi persoalan ketidakpastian hibah penyelenggaraan pesta demokrasi dari Pemkab Bandung Barat.
“Saya yakin akhirnya solusi ada. Itu pasti, karena ini level nasional yang harus secara simultan dari tingkat pusat sampai tingkat bawah harus satu irama. Dan ini prioritas utama dalam anggaran untuk kegiatan Pilkada, Pemilu dan sebagainya,” ujar Djamu, pada saat acara Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Kesbangpol di Aula HBS Jalan Raya Cimareme, Jum’at (22/9/2023).
lagi pula masih ada peluang untuk mendapatkan anggaran itu dari APBD Perubahan 2023 yang masih dalam pembahasan DPRD KBB
Diyakininya jika DPRD KBB tidak akan tinggal diam, menyangkut anggaran tersebut. Malahan dipastikan bakal pasang badan untuk memperjuangkan anggaran stimulan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan anggaran murni Pemilukada.
“Dititah, teu di titah ku bupati, pasti bakalan maju. Kalau sekarang luak leok, biasa dinamika (Disuruh, tidak disuruh sama bupati, pasti bakalan maju. Kalau sekarang seperti angin, biasa dinamika),” ucapnya.
Djamu sendiri mengaku, sudah bertatap muka dengan Ketua KPU, dan Bawaslu dengan keluh kesahnya. Begitu juga dengan DPRD KBB, dia menyampaikan agar tidak tinggal diam menyangkut persoalan itu.
Untuk menentukan titik temu dengan persoalan tersebut, Djamu menyarankan agar KPU, Bawaslu, DPRD serta Pemkab Bandung Barat harus kompak dan bersatu.
“Saya yakin karena masih ada 2 APBD, APBD Perubahan mungkin 20 persen atau 30 persen dan nantinya APBD 2024 murni itu sisanya 70 persen, saya yakin itu,” tegas Djamu.
Terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengatakan, untuk besaran anggaran KPU dan Bawaslu pihaknya belum bisa menyebutkan angka. Masih perlu verivikasi, sehingga tidak ada anggaran yang ganda.
Anggaran inipun, masih perlu dibahas kembali karena pihaknya tidak mau mengambil langkah secara sembarangan.
Meski demikian, acuan untuk anggaran tersebut Pemkab memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran Pemilu dan Pemilukada tahun 2024.
“Sesuai Surat Permendagri bahwa tahun 2023 ini (dianggarkan) 40 persen di awal dan 2024, sebesar 60 persen,” ucapnya.****
