Pemkab Bandung Barat Intervensi Pasar untuk Kendalikan Inflasi Pangan
BANDUNG BARAT-tabloidreformasi.com
Intervensi pemerintah daerah perlu terus dilakukan untuk mengendalikan inflasi pangan dan memastikan ketersediaan pasokan pangan di setiap daerah sehingga harga terkendali.
Untuk menjamin ketersediaan pangan dan menekan angka inflasi Pemerintah Bandung Barat bersinergi dan berkolaborasi dengan BULOG lakukan intervensi pasar untuk atasi Kenaikan harga beras.
Dalam upaya memitigasi dampak inflasi terhadap masyarakat, Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat, (Arsan Latif) merespons amanat undang-undang dengan mengambil langkah-langkah strategis. Sesuai UU 23 tahun 2014 Pasal 67 huruf P, beliau memiliki kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan.
” Kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pak Mendagri telah mengirimkan sejumlah surat, mendorong kepala daerah untuk mengambil tindakan strategis. Dalam kerangka kewenangan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf E PP 12 tahun 2019, Arsan Latif memutuskan untuk mengambil tindakan dengan menyediakan beras murah untuk masyarakat” ungkap Arsan disela-sela kunjungan nya ke Pasar Tagog Padalarang,” Sabtu 03/02/2024.
Arsan juga menjelaskan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak lain terutama BULOG dalam hal inflasi pangan.
” Dengan berkomunikasi dengan pihak Bulog, hari ini kita berhasil mendapatkan alokasi 100 ton beras per minggu dengan harga 10.900 Rupiah, yang berarti pemerintah setempat mensubsidi sekitar 4.100 per kilogram. Langkah ini diambil untuk memastikan keberadaan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar,” jelas Arsan.
Arsan juga menambahkan menyatakan, ini adalah wujud nyata pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami berusaha untuk meningkatkan alokasi beras, mengingat permintaan yang tinggi dari penjual dan masyarakat.”***
