Prestasi Terpuruk: Pemkab Bandung Barat Merosot dari Puncak Kejayaan Menuju Peringkat Terbuncit dalam LPPD 2021
BANDUNG BARAT-tabloidreformasi.com
Pemkab Bandung Barat mendapat peringkat 385 dari 400 kabupaten se-Indonesia dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2021 mendapat ragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat .
Peringkat tersebut, termasuk capaian paling rendah bagi KBB., karena sebelumnya pada tahun 2018, LPPD KBB sempat berada di ranking ke-3 dan terbaik se-Jawa Barat, sekaligus urutan 21 tingkat nasional.
Lili Supriatna ketua DPD Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan miris dengan anjloknya prestasi Pemkab Bandung Barat tersebut.
“Sebagai komponen masyarakat, saya merasa miris ketika LPPD KBB berada di urutan paling buncit. tetapi sudah saya prediksi sejak awal, karena ini akibat penganggaran yang carut marut,” ujarnya di Padalarang, Sabtu (9/12/2023).
Kondisi tersebut, tentunya butuh pemikiran yang ekstra keras untuk Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif. Karena ambruknya tata kelola anggaran, berdampak pada sisi pelayanan yang terganggu.
Seharusnya, untuk tata kelola anggaran ada skala prioritas dengan memperhatikan pelayanan serta prasarana kebutuhan dasar, baik untuk sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Nah, KBB ini terlalu banyak membangun yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.
dia mencontohkan, pembangunan alun -alun yang dinilainya belum menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat KBB. Namun Pemkab Bandung Barat pada era Bupati sebelumnya, malah memprioritaskan nya.
Sementara, pembangunan jalan-jalan Kabupaten maupun Kecamatan masih rusak. Justru sejumlah jalan desa, malah dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sebesar apa pun APBD kita, ketika semua infrastruktur harus dibiayai pemerintah daerah, bakalan kelabakan. Saya kritik Kadis PUPR, prioritaskan dahulu jalan-jalan rusak yang masuk di level Kabupaten,” ucap Lili.
dia juga menyoroti tajam terkait produk-produk Musrenbang yang diabaikan. Malahan, lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan seremonial di tingkat kewilayahan.
Kondisi tersebut, kata Lili tidak boleh dibiarkan sehingga Pj Bupati Bandung Barat harus mengembalikan lagi keberpihakan anggaran pada jalurnya.
Produk Musrenbang, harus menjadi kebutuhan dasar. Karena kegiatan Musrenbang merupakan pokok-pokok pikiran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ingin daerahnya maju diusulkan melalui Musrenbang tersebut.
“Saya yakin kalau usulan-usulan Musrenbang itu dibuat dan dimasukan ke RPJMD dan dimasukan ke dalam produk-produk tahunan. Jadi bakal terjadi pemerataan anggaran infrastruktur dan pelayanan mendasar akan segera tercapai,” paparnya.
Dengan demikian, Bandung Barat kembali bisa mengejar posisi lebih bagus lagi dalam LPPD seperti pada tahun 2018.
Lili berharap, pada saat Musrenbang 2024-2025, Pj Bupati Bandung Barat harus benar-benar merekonstruksi kembali anggaran tahun 2024.
Walaupun hal itu sangat sulit dilakukan Pj Bupati, lantaran kondisi dihadapkan dengan SDM internal serta dampak masa kepemimpinan sebelumnya.
“Kalau tahun 2024 keberpihakannya tidak ada kepada masyarakat dan tidak mendasar kepada Musrenbang, saya kira akan menjadi prestasi yang buruk bagi pak Pj Bupati sendiri,” tandasnya.
dia juga menegaskan, jika Pj Bupati harus melihat kembali anggaran murni 2024. Karena itu bukan produknya, melainkan usulan di akhir masa jabatan Hengky Kurniawan.
“Artinya kalau itu tidak ada keberpihakan terhadap rakyat dan tidak menaikan daripada nilai LPPD, saya kira bisa dilakukan perubahan,” tegasnya ***
