RAPBD Perubahan Tahun 2023 Bandung Barat, Diambil Untuk Kepentingan Masyarakat
Bandung Barat-tabloidreformasi.com
Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif menyatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Perubahan tahun 2023, lebih diarahkan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah APBD 2023 dilakukan penyesuaian sedikit yang difokuskan dan diprioritaskan untuk masyarakat seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan itu. Kita punya kesepemahaman dengan DPRD bahwa anggaran difokuskan ke masyarakat,” ujar Arsan, pada saat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat KBB tentang RAPBD Perubahan tahun 2023 di Hotel Novena, Jum’at (22/9/2023).
Ia menyebut jika kebijakan anggaran APBD 2023, mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) tahun 2023 merupakan salah satu turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KBB tahun 2018-3023.
di dalamnya membuat kerangka pendanaan terhadap rencana operasionalisasi misi pembangunan daerah KBB.
Arsan menegaskan, dalam APBD Perubahan 2023 tersebut kalaupun ada pergeseran, itu untuk penyesuaian saja. Namun pada intinya, anggaran yang dialokasikan tetap bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Karena uang ini bukan uang OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Uang ini untuk masyarakat. Jadi kalau ada penyesuaian banyak kegiatan yang sifatnya (untuk) OPD, kita inikan (geser) bahwa uang ini untuk masyarakat itu yang paling penting,” paparnya.
Menurutnya, kebijakan yang diambil diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, merupakan implementasi dari sebuah sikap untuk bisa merasakan denyut nadi masyarakat.
Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan Pemda KBB tahun 2023, totalnya mencapai Rp3,32 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp826,48 miliar dan Pendapatan Transfer Rp3,39 triliun.
Sedangkan total Belanja mencapai Rp3,31 triliun masing-masing untuk Belanja Operasional Rp2,37 triliun, Belanja Modal Rp467 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp8,2 miliar, Belanja Transfer Rp473 miliar.
Ada selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja sebesar Rp7,70 miliar.
Untuk Pembangunan Daerah, penerimaan pembiayaan Rp102,13 miliar, pengeluaran Rp146,68 miliar, pengeluaran neto Rp44,73 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan mencapai Rp37,04 miliar.***
