RUU TPKS Segera Disahkan Jadi UU
JAKARTA, reformasitotal.com
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II pada Sidang Paripurna untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang.
Keputusan tersebut menjadi angin segar bagi hadirnya sebuah Undang-Undang yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual.
“Selama 6 tahun ini menjadi masa pembelajaran penting. Perjalanan ini membawa kami menemukan sebuah hal mendasar yaitu betapa krusial dan berharganya sebuah dialog. Dialog berperan besar dalam mengurai sekat-sekat dan membuat simpul-simpul titik temu,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam Media Talk bertema ‘Tok! RUU TPKS Sepakat Diteruskan ke Sidang Paripurna DPR RI,” Jumat (8/4/2022).
Usai melalui pasang surut perjalanan panjang pembahasan RUU TPKS yang syarat tantangan serta hambatan selama 6 tahun terakhir ini, akhirnya diperoleh kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah bahwa RUU TPKS meliputi XII BAB, dan 93 Pasal dari sebelumnya hanya berisikan XII BAB dan 81 Pasal dari DIM RUU TPKS yang diajukan oleh Pemerintah.
Dimana RUU TPKS dalam versi ini memuat pengaturan umum mengenai pengertian TPKS, korporasi, korban, anak, saksi, keluarga, penyandang disabilitas, pelayanan terpadu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pendamping, pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, restitusi, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Menteri.
“Undang-Undang TPKS ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual,” jelas Menteri Bintang.
Ia juga menggambarkan secara umum bahwa dalam RUU TPKS terdapat pengaturan 9 (sembilan) jenis TPKS yakni pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik, serta TPKS lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pasal bridging dengan KUHP dan Undang-Undang lainnya.
Ditegaskan pula bahwa perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. RUU TPKS juga melakukan pembaruan hukum acara sebelum, selama dan setelah proses hukum.
“Terobosan di dalam RUU ini juga terlihat pada pengaturan pelayanan terpadu terhadap korban yang dilakukan secara komprehensif oleh Pemerintah, penegak hukum dan layanan berbasis masyarakat. Pengaturan ini salah satunya diharapkan memberikan implikasi positif terhadap percepatan penanganan dan menghapuskan reviktimisasi pada korban,” tambah Menteri Bintang.
Dalam RUU TPKS, Negara hadir memenuhi hak korban atas dana pemulihan termasuk layanan kesehatan saat korban mendapat perawatan medis, dana penanganan korban sebelum, selama dan setelah proses hukum, termasuk pembayaran kompensasi untuk mencukupi sejumlah restitusi ketika harta kekayaan pelaku yang disita tidak cukup.
Tidak hanya itu, RUU TPKS juga menjamin pemberian upaya pencegahan dan penanganan di wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), daerah konflik, daerah bencana dan di semua tempat yang berpotensi terjadinya TPKS. Pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap TPKS, serta partisipasi keluarga dalam pencegahan TPKS juga diatur dalam RUU TPKS.
“RUU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran Negara untuk melindungi warganya dari kekerasan seksual. Ini adalah penantian korban, penantian kita semua. Jadi kepentingan korbanlah yang akan kami pastikan terdepan dalam pelaksanaan undang-undang ini. Untuk itu kami membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak,” tutup Menteri Bintang.**
RED – FAUJI
