Terkait Permasalahan di Provinsi Jawa Barat, LSM PMPR-Indonesia Kembali Demo di Depan Gedung Sate
BANDUNG, reformasitotal.com
Masa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) kembali melaksanakan Aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 22, Kota Bandung, pada Rabu (21/12/2022).
“Kami elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM PMPR Indonesia pada hari ini hadir dalam sebuah pergerakan untuk bersuara terhadap adanya dugaan permasalahan yang terjadi di Jawa Barat,” ujar Anggi Dermawan, M. PD., Sekretaris Jenderal DPP LSM PMPR-Indonesia.
Adapun permasalahan tersebut dipaparkan oleh Anggi diantaranya, yang pertama, terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sejumlah Pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.
Kedua, terkait pembiaran kepada pelanggar tata ruang yang melibatkan dukungan perbankan. Serta tuntutan kepada Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan menangani kerugian Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat (BUMD) PT Jasa dan Kewirausahaan Jawa Barat (Jaswita).
“Diduga ada Kolusi dalam penunjukan jabatan tidak objektif berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja penempatan Kepala Badan Penghubung yang bermasalah saudara AH sebagal Kepala Badan Penghubung yang meskipun posisi eselon lll-A tetapi menjadi kepala perangkat daerah menjadikan tanda tanya disebagian besar PNS di Jawa Barat,” kata Anggi.
Selanjutnya, Sekjen PMPR-Indonesia menyampaikan, dugaan beberapa orang eselon lll-A di Demosi ke eselon lll-B tanpa ada prosedur seperti di Dinas Indag, Setwan, Badan Diklat, UPT Peternakan serta dugaan sistem SIMJAWARA yang dibuat untuk Legalisasi Jawara Gubernur bisa diutak-atik oleh orang termasuk pembohongan asasmen dan persentasi bobot penilaian.
Terpisah, ditemui wartawan di Sekretariat DPP LSM PMPR-Indonesia, Ketua Umum LSM PMPR-Indonesia Rohimat yang akrab disapa Joker mengungkapkan, beberapa temuan yang perlu dipertimbangkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan terkait Kerugian BUMD PT JASWITA.
“Berdasarkan data yang kami miliki ada beberapa indikasi terkait permasalahan PT Jaswita. Pertama, PT. JASWITA Sebagai BUMD diduga membebani Keuangan Negara. Banyak tenaga kepegawaian yang bekerja di PT. JASWITA diduga tidak profesional di bidangnya serta banyak Oknum yang ada di PT JASWITA diduga menjadi penyebab Kerugian anggaran bagi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia,” kata Kang Joker dengan nada tegas.
Diprediksi, lanjut Joker menuturkan, ada Kerugian Drastis di PT JASWITA yang tadinya di Tahun 2022 Rugi Rp9,79 miliyar menjadi direncanakan Rugi Rp19.78 miliyar di RKAP 2023. Rugi dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Kami juga menemukan dugaan bahwa, Kantor Pusat direncanakan 2023 mengalami kenaikan kerugian 55,06 persen dibanding 2022, menjadi Rugi Bersih Rp18,4 miliyar. Kantor Pusat menjadi beban yang besar, dimana Beban Admin dan Umum Kantor Pusat 59,35 persen seluruh Beban Adm dan Umum Jaswita. Lalu, Laba JBP di RKAP 2023 hanya Rp15 juta, sementara Kantor Pusat tetap rugi Rp19 miliyar,” imbuhnya.
Adapun terkait dugaan pembiaran kepada Pelanggar Tata Ruang, bahwa telah terjadi adanya indikasi lemahnya fungsi pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait adanya dugaan pelanggaran Tata Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Pelaku Pelanggar Tata Ruang yang disebut oleh LSM PMPR-Indonesia dalam Unras yaitu, PT. Rayi Raka Propertindo salah satu perusahaan pengembang perumahan di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Diduga pihak Perbankan yakni Bank BNI Cabang Astanaanyar telah mengucurkan Dana sebesar kurang lebih Rp4 miliyar kepada PT. Rayi Raka Propertindo yang diperuntukan 12 konsumen.
“Hal tersebut dilakukan dengan dasar Perjanjian Kerjasama antara Pihak PT. Rayi Raka Propertindo dengan Perbankan, dan diduga menggunakan Dokumen FIKTIF atau tidak Valid. “Terkait dokumen fiktif ini sudah diakui oleh salah satu Dinas di KBB,” beber Sekjen PMPR-Indonesia.
“Kami berharap suara Kami didengar oleh pak Gubernur sebagai Bapak Kami di Jawa Barat, dan dan meminta Gubernur untuk menindaklanjuti dugaan yang kami sampaikan terkait permasalahan yang terjadi di Jawa Barat,” tutupnya.
Korwil Jabar
DRIVANA
