Mesin Parkir Kota Bandung Diduga Tak Sesuai Spek, MGP Resmi Laporkan Ridwan Kamil dan Kadishub Kota Bandung ke KPK
BANDUNG, reformasitotal.com
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Masyarakat (Ormas) Manggala Garuda Putih (MGP) diwakili Ketua Investigasinya, Agus Satria secara resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (12/10/2022).
Selain Ridwan Kamil, Agus Satria juga melaporkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung.
Pelaporan yang dilakukan oleh Agus Satria disinyalir adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Mesin Parkir di Kota Bandung yang dinilai tidak sesuai spek, sehingga mesin parkir tersebut tidak berjalan efektif untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Agus Satria mengatakan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Aparatur Negara dalam penegakan supremasi hukum adalah salah satu bentuk aksi dalam upaya nya melakukan pencegahan korupsi.
“Berbagai penyimpangan anggaran negara dan penyalahgunaan jabatan/ kekuasaan yang berimplikasi pada pengkhianatan terhadap amanah dan nurani bangsa. Maksud dan tujuan sesuai dengan hak peran serta masyarakat, Bab V pasal 41 ayat (1), Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ayat (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pelaporan,” ucapnya kepada reformasitotal.com di Soreang, Kabupaten Bandung.
Agus satria membeberkan, sudah bertahun-tahun mesin parkir elektronik di Kota Bandung belum maksimal penggunaanya.
“Padahal pengadaan proyek itu menelan anggaran Pemerintah Daerah yang cukup besar, hingga Rp80 Miliar,” imbuhnya.
Sebelumnya, lanjut Agus Satria menuturkan, Dishub Kota Bandung telah memasang 445 mesin parkir di 221 titik di Kota Bandung.
“Pemasangan mesin parkir telah dilakukan sejak akhir tahun 2016 lalu. Mesin parkir bermerek Cale itu dibeli dengan skema e-katalog seharga Rp125 Juta tiap unitnya, bahkan dari hasil investigasi dan informasi yang kami terima, banyak mesin parkir dari mulai pemasangan sampai sekarang tidak di operasionalkan,” pungkasnya.
Masih dengan Agus Satria, kalau diperhatikan saat ini, banyak mesin parkir yang tidak dipergunakan, bahkan banyak juga mesin parkir yang terbengkalai dan kemungkinan sudah mengalami kerusakan. “Ini terkesan terlihat seperti posil yang berwarna merah”.
“Kegiatan yang di usung Ridwan Kamil mantan wali kota bandung terkesan pencitraan, dan hanya mengakibatkan pemborosan APBD atau uang rakyat, apalagi kegiatan pengadaan mesin parkir tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tukasnya.
Lebih lanjut dikatakan Agus Satria, memperhatikan hal tersebut, kami sebagai elemen masyarakat sangat berharap kepada pimpinan KPK.
“Semoga Bapak Firli untuk segera membentuk team untuk melakukan penyelidikan terkait pengadaan mesin parkir yang ada di Kota Bandung senilai Rp80 Miliar itu. Dan segera memanggil Ridwan Kamil mantan walikota bandung sebagai pengusung kegiatan pengadaan mesin parkir, yang terkesan sebagai program pencitraan dan pemborosan anggaran yang kurang manfaat dampak nya bagi masyarakat Kota Bandung,” katanya.
Yang lebih parahnya lagi, pihaknya menganggap kegiatan pengadaan mesin parkir tersebut hanya di jadikan ajang manfaat untuk mendapatkan keuntungan kelompok.
“Selain itu, kami juga mengharapkan, agar KPK juga segera memanggil Kadishub Kota Bandung sebagai penanggungjawab pelaksanaan operasional mesin parkir, yang sampai saat ini tidak mampu melakukan sistem operasional mesin parkir. Bahkan sekarang mesin parkir sudah banyak yang rusak meskipun belum beroperasional secara maksimal, kemungkinan hal ini terjadi adanya komponen yang tidak sesuai spek,” ungkapnya.
Diakhir kata, Agus Satria menambahkan, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuaraikan diatas, kami sebagai masyarakat meminta dan mendesak kepada Ketua KPK RI untuk melakukan tindakan terhadap apa yang dilakukan Ridwan Kamil dan Dishub Kota Bandung.
“Agar menjadi perhatian, kami sangat berharap agar laporan atau aduan secara tertulis yang disertai permintaan ini, dapat segera ditindaklanjuti. Demi perubahan Kota Bandung yang lebih baik lagi,” tutupnya.
Korwil Jabar
DRIVANA
