Pemkab Bandung Barat Gelontorkan Anggaran Hibah Pilkada 2024-2029
BANDUNG BARAT-tabloidreformasi.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat telah gelontor anggaran hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2024-2029. Dalam anggaran tersebut, yang disetujui mencapai Rp50 miliar, lebih rendah dari permintaan awal sebesar Rp70 miliar.
Hanya sebesar 40 persen dari total anggaran yang telah dicairkan, yaitu sebesar Rp20 miliar. Hal ini berarti masih ada sisa dana sebesar Rp30 miliar yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode tersebut.
Penurunan anggaran tersebut mungkin akan mempengaruhi beberapa aspek dalam penyelenggaraan Pilkada, namun diharapkan dapat tetap memastikan jalannya proses demokrasi yang adil dan transparan bagi warga Kabupaten Bandung Barat.
“Kita mengajukan Rp70 miliar untuk Pilkada ini supaya lebih leluasa untuk kegiatan sosialisasi. Tapi karena yang di-acc hanya Rp50 miliar, jadi kayaknya kita tidak bisa berinovasi untuk sosialisasinya,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, Jum’at (26/4/2024).
Secara umum, anggaran untuk tahapan-tahapan Pilkada tersebut sudah tercover. Namun ada anggaran lainnya yang tidak tercover dalam RAB, sehingga dibutuhkan anggaran tambahan.
Anggaran itu jelas Rifqi, untuk rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Perekrutan PPK itu kan awalnya tidak ada dalam RAB. Sementara hari ini kita harus melakukan rekrutmen,” ungkapnya.
Pihaknya tengah mengkaji dan memverifikasi anggaran yang bisa direvisi, untuk menggeser rekrutmen PPK, namin sesuai dengan tahapan.
“Paling pergeseran anggaran sosialisasi untuk dialokasikan ke kebutuhan rekrutmen PPK. Padahal kita tadinya ingin lebih leluasa untuk tahapan sosialisasi ini,” cetus Ripqi.
Sedangkan untuk jumlah PPK, Ripqi menyebutkan masih sama dengan Pemilu Presiden (Pilpres) yakni sebanyak 5 orang/ kecamatan dan PPS 3 orang.
“Kalau jumlahnya sih (untuk Pilkada) masih sama dengan Pilpres. Tidak ada pengurangan atau penambahan,” jelasnya.
Ripqi berharap anggaran Pilkada tersebut ada penambahan, terutama untuk kegiatan sosialisasi.
“Kalau disebut kurang, ya pastinya kurang. Kita maunya ada penambahan lagi,” ucapnya.
Kepala Bidang Politik salam Negeri (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KBB, Didin Suhendar mengatakan pencairan tahap pertama anggaran penyelenggaraan Pilkada yang disalurkan buat KPU dan Bawaslu, sudah selesai pada November 2023, sekitar 40 %-nya.
Saat ini pihaknya tengah memproses pencairan tahap 2 untuk KPU sekitar Ro30 miliar dan Bawaslu Rp6 miliar lagi.
“Sekarang proses pencairan tahap kedua, di angka sekitar Rp30 miliar lagi untuk KPU dan Bawaslu Rp6 miliar. Insyaallah, di Bulan Juni sekarang bisa dicairkan lagi. Semoga saja keuangan Pemdanya lancar,” ujarnya.
Pihaknya berupaya mendorong pencairan tahap kedua tersebut agar proses hajatan demokrasi ini bisa terselenggara dengan baik. “Dan kita berharap, program-program KPU dan Bawaslu bisa dilaksanakan secara lancar sesuai tahapan,” pungkasnya.***
