SPSI KBB Dorong Hadirnya Rumah Sakit Pekerja/Buruh, Solusi Akses Kesehatan Masyarakat

Tabloidreformasi.com_ (KBB)- Usulan pemanfaatan gedung bekas DPRD Kabupaten Bandung Barat di Cijengjing, Padalarang, menjadi Rumah Sakit Pratama Pekerja/Buruh kembali mengemuka dalam agenda Safari Ketenagakerjaan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail ke Sekretariat SPSI, Selasa (23/6/2026).

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh kalangan buruh sebagai solusi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi pekerja sekaligus masyarakat Bandung Barat yang selama ini masih banyak bergantung pada rumah sakit di Kota Cimahi dan Kota Bandung.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, S.IP., didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat Hj. Nur Djulaeha, S.IP., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat Yoppie Indrawan Iskandar, S.E., beserta jajaran Dinas Tenaga Kerja, mengunjungi sejumlah kantor serikat pekerja dan buruh di Bandung Barat, di antaranya Sekretariat SPSI. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan industrial antara pekerja dan pemerintah daerah.

Dalam kunjungannya ke Sekretariat PC FSP RTMM-SPSI Kabupaten Bandung Barat sekaligus DPC KSPSI Kabupaten Bandung Barat di Babakan Rohmat, Cimareme, Jeje Ritchie Ismail disambut secara meriah. Rombongan bupati dan Kepala Dinas Tenaga Kerja disambut dengan prosesi lengser yang diiringi lagu daerah serta penampilan tarian yang dibawakan anak-anak buruh.

Sepanjang perjalanan menuju sekretariat, lagu Karatagan Bandung Barat juga terus berkumandang. Lagu karya H. Ase Rukmantara tersebut menjadi simbol harapan masyarakat Bandung Barat terhadap pemerintah daerah.

Ketua PC FSP RTMM-SPSI Kabupaten Bandung Barat yang juga Ketua DPC KSPSI Kabupaten Bandung Barat, Kiki Permana Saputra, mengatakan penyambutan meriah tersebut bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada kepala daerah, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan seni dan budaya yang dimiliki Bandung Barat.

“Selain sebagai bentuk penghormatan dan rasa bangga atas kunjungan kepala daerah, penyambutan ini juga memiliki pesan moral tentang seni dan kebudayaan yang ada di Bandung Barat. Salah satunya melalui lagu Karatagan Bandung Barat yang menjadi ikon sekaligus harapan masyarakat kepada pemerintah,” ujar Kiki.

Dalam kesempatan tersebut, Kiki menyampaikan sejumlah aspirasi mewakili kalangan pekerja dan buruh. Ia berharap kunjungan serupa dapat terus berlanjut sebagai upaya memperkuat hubungan industrial yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Kami berharap kunjungan seperti ini dapat berkelanjutan sebagai bentuk terjalinnya hubungan industrial yang harmonis, meskipun pada dasarnya hubungan industrial di Bandung Barat selama ini sudah berjalan cukup baik,” katanya.

Menurutnya, luasnya wilayah Kabupaten Bandung Barat dan banyaknya jumlah perusahaan yang beroperasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta agar peran Dinas Tenaga Kerja dapat lebih dimaksimalkan, khususnya dalam melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan.

Kiki juga menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih terjadi di lapangan, mulai dari masih adanya perusahaan yang belum menjalankan norma ketenagakerjaan secara optimal, persoalan upah murah, praktik eksploitasi pekerja yang berlindung di balik yayasan atau sistem outsourcing, tingginya angka pengangguran, hingga ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat sejumlah kebijakan pemerintah.

“Persoalan tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja. Karena itu kami meminta agar anggaran dan peran Disnaker ditingkatkan demi memaksimalkan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung Barat,” tegasnya.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Kiki juga menyinggung sektor pendidikan yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Ia menilai jumlah sekolah negeri yang tersedia belum mampu mengakomodasi tingginya minat masyarakat, terutama dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Jumlah sekolah negeri masih sangat kurang sehingga masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Kami memahami tingginya antusiasme masyarakat karena fasilitas sekolah negeri umumnya lebih lengkap, baik dari sisi tenaga pengajar maupun sarana dan prasarananya,” ungkap Kiki.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan sebagian sekolah swasta yang masih memiliki keterbatasan fasilitas. Selain itu, faktor jarak tempuh dan zonasi juga menjadi kendala karena tidak semua wilayah di Bandung Barat terjangkau oleh sekolah negeri.

“Maka kami meminta pemerintah untuk memperbanyak sekolah-sekolah negeri yang berkualitas dan bermutu agar akses pendidikan masyarakat semakin merata,” katanya.

Pada sektor kesehatan, Kiki kembali mengingatkan aspirasi yang pernah disampaikan pihaknya sekitar setahun lalu di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat. Aspirasi tersebut terkait pemanfaatan gedung bekas Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat di Cijengjing, Padalarang, agar dapat dijadikan Rumah Sakit Pratama Pekerja/Buruh.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut. Meskipun namanya Rumah Sakit Pekerja/Buruh, pelayanan yang diberikan nantinya bukan hanya untuk pekerja, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Bandung Barat,” ujarnya.

Menurut Kiki, keberadaan rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan mengingat masih banyak warga Bandung Barat yang harus berobat ke rumah sakit di wilayah lain, seperti Kota Cimahi dan Kota Bandung.

“Hal itu bisa jadi karena akses pelayanan kesehatan dan jumlah rumah sakit di Bandung Barat yang masih terbatas,” katanya.

Lebih lanjut, melalui Dinas Kesehatan, pihaknya juga mengusulkan pembentukan layanan call center yang mudah diakses masyarakat guna mempermudah komunikasi, pelayanan, serta penyampaian informasi terkait program kesehatan.

“Kami berharap Dinas Kesehatan membuka layanan call center yang mudah diakses masyarakat. Selama ini pemerintah sudah konsisten menjalankan berbagai program kesehatan melalui Dinkes, kader posyandu, maupun PKK. Namun ketika masyarakat menghadapi kendala administrasi, pelayanan, atau membutuhkan informasi, masih terdapat hambatan komunikasi yang dirasakan,” jelasnya.

Ia mencontohkan layanan darurat seperti call center Kepolisian 110 maupun layanan PLN yang mudah diakses masyarakat.

“Seperti layanan Kepolisian 110 atau layanan PLN yang mudah diakses masyarakat. Dengan adanya layanan serupa, komunikasi masyarakat kepada pemerintah dalam menyampaikan keluhan maupun kebutuhan pelayanan akan menjadi lebih mudah,” tutup Kiki.

***RED